Para hakim Amerika Serikat (AS), Kamis (3/9), tampak ragu terhadap arahan Presiden Donald Trump baru-baru ini untuk mengecualikan imigran ilegal AS dalam menentukan jumlah kursi perwakilan di Kongres.
Panel tiga hakim di Manhattan dengan tajam menanyai seorang pengacara yang membela Trump dan Departemen Perdagangan terhadap tuntutan hukum oleh 38 negara bagian, kota, dan kabupaten AS, ditambah beberapa organisasi nirlaba hak imigran, atas arahan presiden 21 Juli.
Para penggugat mengatakan perintah tersebut melanggar persyaratan dalam Konstitusi AS untuk menghitung "jumlah keseluruhan orang di setiap negara bagian," dan bisa mengubah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, dengan California, Texas, dan New Jersey kemungkinan besar akan kehilangan perwakilan.
Dalam sidang pada Kamis, pengacara Departemen Kehakiman Sopan Joshi mengatakan Trump memiliki keleluasaan untuk memutuskan siapa yang dihitung, bahwa konsep orang-orang di setiap negara bagian tidak dijabarkan secara memadai dan bahwa setiap kerugian bersifat spekulatif.
Namun Hakim Wilayah Peter Hall mengatakan bahwa mungkin cukup banyak orang yang terkena dampak bahaya.
Hakim Distrik AS Jesse Furman menanyakan apakah pemerintah memiliki preseden historis untuk mengecualikan "imigran ilegal" dari penghitungan sensus atau basis pembagian.
"Kami belum bisa menemukan satupun," kata Joshi.
Judith Vale, pengacara dari New York Attorney General Letitia James mengatakan arahan Trump "melanggar lebih dari 200 tahun sejarah, praktik, dan preseden peradilan," dan akan menghalangi penataan ulang distrik dan sudah menghalangi partisipasi sensus. [my/pp]