Hakim tinggi China bertekad untuk mengurangi terjadinya jumlah kekeliruan penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh sistem hukum negara itu. Para pengeritik mengatakan, hal itu telah lama terjadi, yang disebabkan oleh tindak korupsi dan hanya mengandalkan pada pengakuan paksa.
Zhou Qiang, hakim ketua Mahkamah Agung Rakyat China, mengatakan hari Kamis (12/3), dalam sidang parlemen tahunan, Beijing harus belajar dari apa yang disebutnya “kekeliruan keadilan” di masa lalu.
Zhou menekankan, Mahkamah Agung akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para pejabat pemerintah campur tangan dalam kasus-kasus hukum, praktek yang dianggap lazim dalam sebuah sistem peradilan yang dikontrol oleh Partai Komunis.
Janji tersebut menggemakan tekad para pejabat pemerintah lainnya, yang di masa lalu juga telah berjanji untuk memungkinkan para hakim membuat keputusan mereka sendiri dan menghentikan penerapan penyiksaan untuk memaksa pengakuan.