Kelompok Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza menolak usul penempatan pasukan internasional di negara Palestina yang akan didirikan nanti, sesuai dengan perjanjian damai dengan Israel.
Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri dalam sebuah pernyataan hari Sabtu mengatakan, “Kami selalu mendengar usul yang dikeluarkan ketika kami sedang berunding, khususnya tentang penempatan pasukan internasional di Palestina setelah pasukan pendudukan Israel ditarik.”
Ia menambahkan, “Tapi Hamas tidak akan membiarkan adanya pasukan internasional dalam negara Palestina, karena itu akan sama saja dengan pasukan pendudukan Israel.”
Masalah keamanan dalam negara Palestina yang akan dibentuk itu merupakan bahan pertengkaran besar dalam perundingan damai yang sedang dilangsungkan. Pemerintah Israel berkeras mempertahankan kehadiran militer sepanjang Lembah Jordan di sisi Timur kawasan Tepi Barat yang berbatasan dengan Jordania.
“Kami menuntut Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan lainnya untuk mengubah posisi mereka, karena kami tidak akan membiarkan siapapun menggerogoti hak-hak kami,” kata Abu Zuhri, seperti dikutip kantor berita AFP.
Perundingan damai Israel Palestina dimulai akhir bulan Juli tahun lalu atas desakan Amerika, dengan tujuan mencapai putusan final dalam waktu sembilan bulan.
Ia menambahkan, “Tapi Hamas tidak akan membiarkan adanya pasukan internasional dalam negara Palestina, karena itu akan sama saja dengan pasukan pendudukan Israel.”
Masalah keamanan dalam negara Palestina yang akan dibentuk itu merupakan bahan pertengkaran besar dalam perundingan damai yang sedang dilangsungkan. Pemerintah Israel berkeras mempertahankan kehadiran militer sepanjang Lembah Jordan di sisi Timur kawasan Tepi Barat yang berbatasan dengan Jordania.
“Kami menuntut Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan lainnya untuk mengubah posisi mereka, karena kami tidak akan membiarkan siapapun menggerogoti hak-hak kami,” kata Abu Zuhri, seperti dikutip kantor berita AFP.
Perundingan damai Israel Palestina dimulai akhir bulan Juli tahun lalu atas desakan Amerika, dengan tujuan mencapai putusan final dalam waktu sembilan bulan.