Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih di tengah massa aksi petani mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyalahi program Nawacita dengan melakukan impor pangan dan belum juga melakukan reforma agraria.
"Ini adalah akhir dari tahun kedua Pemerintahan Jokowi. Janjinya untuk melakukn reforma Agraria dan kedaulatan pangan, tapi tidak terbukti. Tanah 9 juta hektar yang dijanjikan mau dibagi ke petani itu tidak dibagikan. Juga kedaulatan pangan tidak terjadi. Malah impor pangan. Sudah menyalahi dari Trisakti dan Nawacita yang dijanjikan oleh Jokowi," kata Henry Saragih.
Henry menyesalkan janji untuk membagikan tanah kepada petani diingkari sendiri oleh presiden dengan mendistribusikan tanah-tanah di daerah kepada perusahaan besar demi kepentingan investasi asing.
"Jadi kita hari ini mengatakan, pak Jokowi, Anda harus melakukan reformasi agraria dan kedaulatan pangan. Karena itu rakyat sudah marah. Jokowi ini bohong. Jokowi ini palsu. Karena reforma agraria yang dia bilang itu, justru yang terjadi adalah mendistribusikan tanah-tanah ke perusahaan-perusahaan besar. Tanah yang 9 juta hektar untuk petani itu justru mau dibagikan ke perusahaan-perusahaan besar," lanjutnya.
Meski demikian, Henry melihat ada tekanan luar biasa yang sedang dihadapi Presiden terkait masalah reformasi agraria. Mulai dari negara-negara investor besar hingga lembaga dunia seperti World Bank menurut Henry, telah melakukan tekanan kepada Presiden Jokowi agar Indonesia tidak melakukan reformasi agraria.
Aksi unjuk rasa dalam peringatan Hari Tani Nasional di seberang Istana Merdeka, 27 September 2016. (Foto: VOA/Andylala)
"Jokowi bukan saja dapat tekanan dari korporasi-korporasi besar di Indonesia, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan asing. Mereka gak mau Indonesia ini berdaulat pangannya. Mereka gak mau Indonesia ini melaksanakan pembaruan agraria. Masalahnya kenapa Jokowi lebih takut pada World Bank dan kepada perusahaan-perusahaan itu daripada kepada rakyatnya," imbuh Henry.
Sementara itu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Nur Hidayati berpandangan, dua tahun berjalannya pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla, para petani semakin kehilangan hak atas tanah.
"Sejauh ini kalau kita lihat terjadi ketimpangan yang sangat besar terhadap sumber-sumber agraria yang sebagian besar dikuasai oleh korporasi. Kalu kita lihat dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK ini berbagai kemudahan diberikan kepada korporasi untuk menjalankan bisnisnya termasuk yang berbasis lahan. Tetapi justru untuk rakyat prosesnya dipersulit," kata Nur Hidayati.
Damar (66 tahun) dari kelompok tani Mukti desa Sirnajaya kecamatan Warung Kiara Sukabumi Jawa Barat, berharap Presiden Jokowi memenuhi janjinya saat kampanye untuk memberikan tanah kepada para petani.
"Saya ke sini mau menagih janjilah. Waktu dulu pemilihan Presiden waktu kampanye pak Jokowi pernah ketemu di Cicurug. Dia janji akan membagikan tanah bekas HGU yang luasnya 9 juta hektar katanya mau dibagikan kepada petani. Tetapi sampai sekarang masih belum," kata Damar.
Your browser doesn’t support HTML5
Peringati Hari Tani Nasional, Jokowi Didesak Segera Laksanakan Reformasi Agraria
Aksi peringatan Hari Tani Nasional ini sempat menimbulkan kemacetan di jalan medan merdeka selatan, barat dan utara. Meski demikian, aksi berlangsung damai dan aman dengan dikawal ketat oleh personil kepolisian dan satuan polisi pamong praja. [aw/ab]