Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partainya Aung San Suu Kyi, memenangkan cukup kursi di parlemen untuk kembali berkuasa pada masa jabatan lima tahun ke-dua.
Berdasarkan hasil resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum, Jumat (13/11), NLD memenangkan 346 kursi di majelis rendah dan majelis tinggi parlemen, jauh di atas 322 kursi yang dibutuhkan untuk mengamankan mayoritas. Hasil itu dicapai bahkan ketika banyak kursi dari pemilu hari Minggu itu belum diumumkan.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer, partai oposisi utama, memenangkan 25 kursi, sementara Liga Kebangsaan Shan untuk Demokrasi, yang mewakili etnis minoritas Shan, memenangkan 15 kursi. Suku Shan, yang kampung halamannya di Myanmar Timur, adalah kelompok etnis minoritas terbesar di negara itu.
Penghitungan tidak resmi oleh Yway Mal, sebuah layanan penghitungan suara independen, memberi NLD 397 kursi dan USDP 28, dengan 44 kursi diraih oleh partai-partai lain.
Kontrol mayoritas parlemen tidak memberikan NLD kendali penuh atas pemerintah. Konstitusi yang dirancang militer tahun 2008 memberi militer 25% dari total kursi, cukup untuk memblokir perubahan konstitusi. Beberapa posisi kementerian kunci juga disediakan untuk pejabat militer.
USDP menyebut pemilu itu tidak adil dan menolak untuk menerima hasil pemilu, tetapi komisi pemilu menolak klaimnya dan tuntutannya untuk mengadakan pemungutan suara baru.
Kelompok-kelompok HAM independen mengkritik pencabutan hak minoritas Muslim Rohingya dan pembatalan pemungutan suara di daerah-daerah tertentu. Komisi Pemilihan Umum menyebut bahaya pertempuran yang sedang berlangsung antara pasukan pemerintah dan gerilyawan etnis minoritas sebagai alasannya. Namun, para pengecam mengatakan, alasan yang sesungguhnya adalah karena daerah-daerah tertentu itu diyakini akan memilih anggota parlemen dari partai-partai yang bermusuhan dengan pemerintah saat ini.
Salah satu kelompok gerilyawan, Tentara Arakan, Kamis (12/11), mengatakan akan memperpanjang gencatan senjata sepihak hingga 31 Desember untuk memungkinkan pemilihan sela diadakan di kawasan-kawasan di Provinsi Rakhine di mana pemungutan suara telah dibatalkan. Kelompok itu mendesak militer dan pemerintah Myanmar untuk menghentikan tindakan militer dan mengumumkan gencatan senjata nasional sehingga pemungutan suara dapat dilakukan. Pemerintah belum melakukannya. [ab/uh]