Human Rights Watch mendesak pemerintah Nepal hari Jumat (16/10) agar "segera menyelidiki dan mengadili" orang-orang yang bertanggung jawab atas "pembunuhan dan pelanggaran lainnya" selama protes konstitusi baru. Kelompok itu mengatakan setidaknya 45 orang tewas selama protes pada bulan Agustus dan September tahun ini.
Nepal memutuskan untuk mengumumkan sebuah konstitusi baru setelah gempa bumi yang menghancurkan negara itu pada bulan April. HRW mengatakan setelah mengalami kebuntuan politik hampir satu dekade, negara itu memilih waktu yang rentan untuk mengumumkan rencana konstitusi baru, dengan hanya sedikit waktu untuk konsultasi.
Piagam baru itu diterbitkan pada bulan September, memicu protes di daerah etnis minoritas, terutama di bagian barat dan dataran selatan negara itu. Para pengunjuk rasa menuntut otonomi politik yang lebih besar berdasarkan perjanjian sebelumnya. [as]