Selama beberapa bulan terakhir, negara-negara Barat satu per satu mencabut pengakuannya terhadap pemerintahan Gaddafi dan memberi pengakuan diplomatik kepada Dewan Transisi Nasional sebagai pemerintahan Libya yang sah. Pengakuan terhadap Dewan ini dilakukan meskipun masih ada pertanyaan tentang susunan kelompok ini dan rencananya bagi masa depan Libya.
Saat mengumumkan pengakuan Amerika terhadap Dewan Transisi Nasional pada bulan Juli lalu, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyebut kelompok ini sebagai “penguasa pemerintah yang sah di Libya.”
Pemimpin dewan ini adalah Mustafa Abdul Jalil, seorang hakim dari al-Bayida Timur. Dalam tahun-tahun terakhir, Mustafa secara teratur mengkritik pemerintahan Gaddafi. Ia undur diri sebagai menteri kehakiman Libya pada bulan Februari, ketika pemberontakan terhadap kekuasaan otokratik Gaddafi dimulai dan protes meletup di Tunisia dan Mesir.
Sementara pemberontak menyerang Tripoli, Senin lalu, Jalil memproklamasikan bahwa “Era Gaddafi sudah lewat.”
Dua orang lain yang terbukti berperan dalam mewakili pemberontak ke dunia luar adalah Mahmoud Jabril dan Ali Aziz al-Eisawi. Jabril adalah ketua Dewan Pembangunan Ekonomi Nasional yang mendorong privatisasi industri-industri milik negara. Sementara Al-Eisawi adalah duta besar Libya untuk India dan merupakan utusan Gaddafi pertama yang mengundurkan diri.