Para pejabat Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia bergabung dengan puluhan pemimpin ekonomi dunia lainnya dalam menghadiri pertemuan puncak selama dua hari di Paris. KTT itu bertujuan untuk mengatasi tantangan pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim yang saling terkait.
Pertemuan tersebut, yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, dianggap sebagai kesempatan untuk memfokuskan kembali arsitektur keuangan global dalam mengatasi pembiayaan skala besar yang diperlukan untuk memenuhi target iklim dunia pada akhir dekade ini dengan lebih baik.
KTT tersebut juga membawa fokus pada kebijakan perubahan iklim IMF dan Bank Dunia sendiri, di tengah seruan agar bank-bank pembangunan multilateral (MDB) berbuat lebih banyak untuk membantu ekonomi berkembang mengakses dana untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan menangani konsekuensinya.
Sebuah pohon terbakar saat api membakar di Reservasi Indian Cheyenne Utara, 11 Agustus 2021, dekat Lame Deer, Montana. (Foto: AP)
Dana Tak Mencukupi
Baik IMF maupun Bank Dunia memperkenalkan kebijakan untuk membantu negara-negara menghadapi transisi iklim dalam beberapa tahun terakhir.
Tahun lalu, IMF meluncurkan Kredit Ketahanan dan Keberlanjutan (RST), dengan dana yang tersedia lebih dari $40 miliar, untuk menawarkan pinjaman pembiayaan proyek yang terkait dengan masalah tersebut dalam tempo jangka panjang.
Bangladesh, Barbados, Kosta Rika, dan Rwanda adalah negara pertama yang mendapat manfaat tersebut.
Dan di Bank Dunia, mantan presiden David Malpass memuji gerakan di bawah pengawasannya untuk menggandakan pendanaan iklim menjadi $32 miliar dan menerapkan rencana aksi pemanasan global untuk periode 2021 hingga 2025.
BACA JUGA: Gletser Himalaya akan Mencair Hingga 75% pada 2100
Penggantinya, Ajay Banga, menggunakan pidato pengukuhannya untuk meminta bank agar "mengejar adaptasi dan mitigasi iklim," di antara isu-isu lainnya.
"Perubahan adalah hal yang dibutuhkan oleh Bank Dunia," kata Banga. "Itu bukan gejala kegagalan atau penyimpangan atau ketidakrelevanan, itu adalah gejala peluang, kehidupan, dan kepentingan."
Namun kedua lembaga tersebut mengakui bahwa kapasitas pembiayaan mereka saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi berkembang, yang diperkirakan IMF akan mencapai lebih dari satu triliun dolar per tahun pada 2025.
Reformasi Kelembagaan
Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan lainnya mendorong dilakukannya serangkaian reformasi ke dalam tubuh IMF dan Bank Dunia sejak akhir tahun lalu.
Reformasi tersebut termasuk proposal untuk mereformasi tata kelola MDB untuk memastikan peran yang lebih besar bagi pasar negara berkembang dan negara berkembang utama, dan memperluas misi mereka untuk mengintegrasikan pembiayaan perubahan iklim.
Para pengungsi Somalia antre di luar pusat pengurusan pengungsi UNHCR di Dadaab, timur Kenya, 5 Agustus 2011. Perubahan iklim yang diakibatkan perbuatan manusia menyumbang pada menurunnya curah hujan di Afrika Timur pada 2011.
Tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan dalam reformasi ini pada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia berikutnya, yang berlangsung pada Oktober di Maroko.
Tujuan utama Bank Dunia adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan, sementara IMF berupaya untuk mempromosikan stabilitas makroekonomi dan keuangan global dengan memberikan bantuan keuangan dan teknis serta nasihat kebijakan.
Beberapa negara berkembang telah menyuarakan keprihatinan bahwa reformasi ini dapat menyebabkan MDB memprioritaskan perubahan iklim daripada pengentasan kemiskinan.
Terobosan paling signifikan sejauh ini terjadi pada pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia, ketika kesepakatan dicapai untuk meningkatkan kapasitas pinjaman Bank Dunia hingga $5 miliar per tahun selama 10 tahun.
BACA JUGA: Gletser Mencair, Swiss Dukung RUU Iklim
Namun, hal ini dicapai terutama dengan meningkatkan leverage bank, dan bukan melalui pemberian dana tambahan dari negara-negara anggota Bank Dunia.
Lebih Banyak yang Harus Dilakukan
Sekalipun proses reformasi berhasil, para pemimpin IMF dan Bank Dunia menekankan bahwa lembaga keuangan internasional tidak dapat dengan sendirinya memenuhi kebutuhan yang sangat besar dari negara-negara yang paling rentan.
Banga memusatkan kampanyenya untuk kepresidenan Bank Dunia pada keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dalam mendanai transisi iklim.
"Tidak ada cukup uang tanpa sektor swasta," mantan kepala eksekutif Mastercard mengatakan kepada wartawan pada bulan Maret, menambahkan bahwa Bank Dunia harus membuat sistem yang dapat membantu berbagi risiko atau memobilisasi dana swasta untuk mencapai tujuannya.
Peneliti mahasiswa NYU duduk di atas batu yang menghadap ke gletser Helheim di Greenland. Musim panas 2019. (Foto: AP)
Menjelang KTT, ada harapan bahwa kemajuan dapat dicapai pada janji dua tahun yang terhenti oleh negara-negara kaya untuk mendaur ulang $100 miliar hak penarikan khusus (SDR) IMF dari negara-negara kaya ke ekonomi yang rentan.
SDR adalah aset cadangan devisa yang diberikan kepada negara-negara berdasarkan seberapa banyak mereka berkontribusi pada IMF.
Rencana macet, yang ditentang oleh beberapa negara Eropa, adalah agar negara-negara kaya meminjamkan aset cadangan devisa ini ke IMF, yang pada gilirannya dapat meminjamkannya ke ekonomi berkembang.
Menjelang KTT, Prancis dan Jepang mengumumkan bahwa mereka akan mengerahkan kembali 30 persen SDR mereka untuk tujuan ini.
Laporan media menunjukkan bahwa KTT Paris dapat menghasilkan terobosan dalam janji dari negara lain, yang akan membantu mencapai target $100 miliar. [ah/rs]
