Guinea-Bissau telah meluncurkan sebuah plaform blockchain untuk mengelola gaji pegawai negeri dan mendorong transparansi di negara yang didera korupsi itu, ungkap Dana Moneter Internasional (IMF) pada Rabu (29/5).
Teknologi blockchain adalah buku besar virtual yang memungkinkan informasi disimpan dan dipertukarkan dengan cara yang aman, rahasia dan tidak dapat dimodifikasi. Setiap transaksi dicatat secara real time, dalam register yang tahan kerusakan.
Sebuah misi dari IMF telah berkunjung ke negara di Afrika barat tersebut pada Senin (27/5) untuk peluncuran sebuah “solusi blockchain guna memperkuat transparansi pengelolaan gaji di Kementerian Keuangan dan Administrasi Publik,” kata IMF dalam sebuah pernyataan.
“Sementara banyak negara menggunakan blockchain untuk mengelola persoalan perbankan dalam spektrum yang luas, pengamanan panen pertanian atau transfer berbasis uang tunai, Guinea-Bissau termasuk salah satu negara pertama yang menggunakan teknologi ini untuk menangani pengelolaan keuangan publik yang struktural,” kata kepala misi IMF, Concha Verdugo-Yepes kepada AFP.
“Sejauh yang kami tahu, Guinea-Bissau merupakan negara rentan pertama dan negara sub-Sahara Afrika pertama yang menggunakan solusi ini,” tambah dia.
BACA JUGA: Analis Curigai Peretas terkait Korea Utara sebagai Dalang Pencurian Kripto Senilai $70 JutaTeknologi blockchain digital akan “meningkatkan operasi pemerintah dalam pengelolaan gaji, memperkuat transparansi pajak, dan mengatasi kerentanan tata kelola,” kata IMF.
Lembaga itu juga menambahkan bahwa platform tersebut “mendeteksi perbedaan dan memberikan peringatan ketika informasi gaji tidak konsisten”.
“Inovasi ini mampu membantu membangun kepercayaan terhadap lembaga pajak, meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi persepsi apapun terkait korupsi publik,” menurut IMF.
Guinea-Bissau, bekas koloni Portugis dengan populasi sekitar dua juta warga, dikenal tidak stabil, setelah mengalami sejumlah kudeta militer atau politik sejak merdekat pada 1974.
Negara Afrika barat tersebut adalah salah satu yang termiskin di dunia dan berada di peringkat 158 dari 180 negara pada Indeks Persepsi Korupsi, Transparansi Internasional 2023. [ns/lt]