Pakistan akan memilih pemimpin oposisi Shehbaz Sharif sebagai perdana menteri berikutnya pada Senin (11/4), sehari setelah mosi tidak percaya dilontarkan terhadap petahana Imran Khan, yang menjatuhkan pemerintah koalisi pimpinannya yang hampir berusia empat tahun.
Seratus tujuh puluh empat legislator kelompok oposisi di Majelis Nasional – atau majelis rendah parlemen – yang beranggotakan 342 orang menyatakan mosi tidak percaya terhadap Khan pada Minggu (10/4) pagi. Hal itu menandakan dua suara lebih banyak dari yang diperlukan untuk memaksa bintang kriket itu mundur dari jabatannya.
BACA JUGA: Parlemen Pakistan Copot Perdana Menteri KhanSharif memimpin upaya kelompok oposisi untuk menggulingkan Khan, dan kemudian mengajukan pencalonan dirinya ke badan legislatif untuk pemilihan perdana menteri, yang diperkirakan akan dimenangkan politisi berusia 70 tahun itu.
Khan adalah perdana menteri pertama yang digulingkan melalui mosi tidak percaya di Pakistan. Namun sejak negara itu berdiri pada tahun 1947, tidak pernah ada perdana menteri yang terpilih secara demokratis yang menjabat selama lima tahun penuh.
Mosi tidak percaya yang berulangkali tertunda terhadap Khan disampaikan setelah Mahkamah Agung pekan lalu memutuskan bahwa Khan telah bertindak inkonstitusional dengan memblokir mosi tidak percaya dan membubarkan parlemen.
Khan membela pemblokiran yang dilakukannya untuk melangsungkan pemungutan suara, menuduh bahwa mosi tidak percaya itu adalah hasil campur tangan Amerika Serikat (AS) terhadap dunia politik Pakistan. Amerika telah menampik tudingan itu, dengan mengatakan “tidak ada kebenaran” atas tuduhan tersebut.
BACA JUGA: Pakistan Inginkan Hubungan Baik dengan AS dan ChinaKhan telah kehilangan mayoritas dukungan menjelang pemungutan suara setelah 20 anggota parlemen dari partai berkuasa, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) membelot. Mitra koalisi utama juga beralih dan bergabung dengan kelompok oposisi, meninggalkannya untuk berjuang mempertahankan kelangsungan pemerintahannya.
Meskipun digulingkan, PTI tetap menjadi kekuatan politik terbesar dengan menguasai sekitar 135 kursi di Majelis Nasional, jika tidak ada anggota yang membelot. [em/jm]