Meskipun telah menyatakan keprihatinan mengenai UU perbatasan darat baru yang disahkan oleh China, India menyatakan berharap Beijing tidak akan mengambil tindakan yang dapat “secara sepihak” mengubah situasi di wilayah perbatasan kedua negara itu.
Kongres Rakyat Nasional China mengesahkan UU itu pada hari Sabtu lalu di tengah kebuntuan militer yang berlarut-larut, yang telah menyebabkan kedua negara Asia yang saling bersaing itu mengerahkan puluhan ribu tentara di sepanjang perbatasan mereka yang disengketakan di kawasan Himalaya.
Para analis di New Delhi menganggap UU baru itu sebagai sinyal sikap semakin keras oleh China dalam sengketa perbatasan mereka.
UU Perbatasan Darat, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari mendatang, menyebut kedaulatan dan integritas teritorial China “suci dan tidak dapat diganggu gugat."
Pasukan China membongkar bunker mereka di wilayah Pangong Tso, di Ladakh di sepanjang perbatasan India-China pada Senin, 15 Februari 2021. (Foto: AP)
“Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengamankan integritas teritorial dan batas-batas darat serta menjaga dan memerangi setiap tindakan yang merusak kedaulatan teritorial dan perbatasan darat,” kata UU itu.
Langkah ini menandai untuk pertama kalinya China mengesahkan UU yang mengemukakan cara negara itu menjaga perbatasan daratnya. Meskipun berbatasan darat dengan 14 negara, termasuk Rusia, China memiliki perbatasan yang belum diselesaikan dengan dua negara saja, India dan Bhutan.
Perselisihan antara India dan China di Himalaya merebak tahun lalu di tengah-tengah tuduhan New Delhi bahwa tentara China telah memasuki wilayah India di Ladakh, yang mengakibatkan bentrokan maut pertama kedua negara dalam kurun hampir lima dekade, menewaskan 20 tentara India dan empat tentara China.
Kementerian Luar Negeri India, Rabu (27/10), menyatakan bahwa “keputusan sepihak China untuk membuat UU yang dapat berdampak pada pengaturan bilateral yang ada mengenai pengaturan perbatasan serta masalah perbatasan memprihatinkan kami.”
BACA JUGA: India, China Mulai Tarik Pasukan dari Perbatasan yang DisengketakanJuru bicara kementerian, Arindam Bagchi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “kedua pihak telah sepakat untuk mengupayakan resolusi yang adil, masuk akal dan dapat diterima bersama bagi masalah perbatasan melalui konsultasi.”
“Kami juga berharap China akan menghindari tindakan dengan dalih UU ini yang dapat secara sepihak mengubah situasi di kawasan perbatasan India-China,” lanjutnya.
Klaim antara kedua negara itu tumpang tindih di beberapa tempat di perbatasan sepanjang 3.488 kilometer yang disebut Garis Kontrol Aktual yang menjadi perbatasan de facto mereka.
UU baru itu menimbulkan kekhawatiran mengenai semakin sulitnya penyelesaian sengketa yang telah mengganggu hubungan kedua negara. [uh/ab]