India Keluarkan Kebijakan Baru untuk Berantas Pemalsuan Bahan Bakar

  • Kurt Archin
    Wita Sholhead

Penegak hukum India Yashwant Sonawane dibakar hidup-hidup oleh kelompok pemalsu bahan bakar di negara bagian Maharashtra.

India akan memberlakukan berbagai kebijakan baru di seluruh negeri dalam enam bulan untuk memberantas masalah pemalsuan BBM.

Menteri Perminyakan India Jaipal Reddy mengatakan perusahaan minyak negara menawarkan penggantian sebesar 56.000 dolar kepada keluarga seorang penegak hukum yang tewas dalam tugas pada hari Rabu.

Petugas tersebut sedang mendekati para tersangka pelaku pemalsu bahan bakar ketika baku hantam terjadi, Selasa, di negara bagian Maharashtra. Para pemalsu lalu menyiram minyak tanah ke sekujur tubuh petugas itu dan membakarnya sampai tewas. Insiden ini menimbulkan kemarahan luas, dan ratusan ribu pegawai pemerintah melakukan pemogokan untuk memrotesnya.

Penegak hukum India Yashwant Sonawane dibakar hidup-hidup oleh kelompok pemalsu bahan bakar di negara bagian Maharashtra.

Reddy meminta pemerintah negara bagian Maharashtra mencari dan menghukum para pelaku. Ia juga mengatakan insiden itu jauh di luar tragedi individual. Reddy mengatakan, "Kami mengecam keras indakan itu, tetapi insiden ini sekali lagi menyoroti masalah pemalsuan.”

Pemalsuan bahan bakar merajalela di India yang dilakukan oleh para penjahat yang disebut media lokal sebagai “mafia bahan bakar”. Penjahat-penjahat itu mencegat pengiriman minyak dan gas kualitas tinggi, kemudian mencampurnya dengan minyak tanah. Minyak tanah disubsidi oleh pemerintah India sebagai bahan bakar untuk memasak dan pemanas di negara yang ratusan juta warganya hidup di bawah garis kemiskinan.

Reddy tidak setuju dengan pengurangan subsidi minyak tanah, tetapi mengatakan pemerintah harus melakukan upaya lebihgiat untuk menelusuri arus penyaluran bahan bakar. Ia mengatakan, "Karena itulah kami mengusulkan agar memperkenalkan kembali minyak tanah dengan zat kimia baru, dalam enam bulan, ke seluruh negeri.”

Zat kimia baru yang dimasukkan dalam minyak tanah itu, akan membuat zat itu mudah dikenali jika dimasukkan dalam bahan bakar lain. Sistem seperti ini tidak dipakai lagi di India beberapa tahun lalu, karena adanya keprihatinan bahwa zat itu mudah dihilangkan dan berisiko terhadap kesehatan.

Kunci utama kebijakan anti-pemalsuan yang baru adalah meningkatkan penggunaan teknologi GSP untuk memantau pengiriman bahan bakar.

Reddy mengatakan perusahaan-perusahaan minyak menggunakan GSP secara luas untuk memantau apakah sebuah truk tangki membuat persinggahan di luar jadwal atau terlalu lama. Atau, apakah menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan. Ia mengatakan, "Cara itu berhasil digunakan perusahaan-perusahaan minyak. Hal yang sama dalam pengiriman minyak tanah, menurut saya, harus diperkenalkan ke berbagai negara.”

Reddy mengatakan data GPS dan informasi lain terkait pengiriman bahan bakar akan segera dapat diunggah para pengguna melalui internet, agar dapat menelusuri pengiriman secara lebih berhati-hati. Ia mengatakan pemerintah pusat akan memberikan bantuan teknologi dan pengelolaan secara cuma-cuma kepada negara-negara bagian yang memperbaiki sistem pengiriman bahan bakar.