India pada Rabu (27/3) memanggil seorang diplomat tinggi AS setelah Washington menyatakan bahwa mereka “mengamati secara dekat” peristiwa-peristiwa terkait pemenjaraan seorang pemimpin senior oposisi, beberapa pekan sebelum pemilu parlemen India digelar.
Departemen Luar Negeri AS telah mendesak India untuk memastikan “proses hukum yang adil, transparan, dan tepat waktu” bagi Arvind Kejriwal, Kepala Menteri ibu kota Delhi, yang ditahan pekan lalu dalam kaitannya dengan penyelidikan korupsi yang telah berlangsung lama.
“Kami sangat keberatan atas komentar tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan. “Dalam diplomasi, negara-negara diharapkan saling menghormati kedaulatan dan urusan dalam negeri negara lain.”
Stasiun televisi lokal memperlihatkan diplomat senior AS, Gloria Berbena, memasuki kantor Kementerian Luar Negeri India.
BACA JUGA: Kritikus Keluhkan Pelecehan Setelah India Cabut Izin Tinggal MerekaDi Washington ketika ditanya tentang reaksi India itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengulang pernyataan yang sama. Dan dalam tanggapannya untuk sebuah pertanyaan, dia menyebut keluhan dari oposisi utama Partai Kongres India tersebut tentang dibekukannya rekening-rekening bank dengan alasan dugaan terlambat mengisi laporan pajak.
“Kami juga memperhatikan tuduhan Partai Kongres bahwa otoritas pajak telah membekukan sejumlah rekening bank mereka dalam upaya mempersulit partai untuk menjalankan kampanye secara efektif dalam pemilu mendatang,” kata Miller kepada para reporter.
“Kami mendorong proses hukum yang adil, transparan dan tepat waktu untuk setiap kasus ini,” tambah dia.
Amerika Serikat secara umum berhati-hati ketika berkomentar terkait India, yang dipandangnya sebagai mitra yang berkembang, meskipun terdapat sejumlah kekhawatiran yang disuarakan oleh kelompok-kelompok HAM terkait arah negara itu di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, seorang nasionalis Hindu yang difavoritkan untuk memenangkan masa jabatan baru lagi.
Pekan lalu, Jerman juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait penangkapan Kejriwal, pemimpin kunci aliansi oposisi yang dibentuk untuk bersaing melawan Modi dalam pemilu yang akan dimulai bulan depan.
Kementerian Luar Negeri India mengatakan pihaknya juga telah memanggil deputi duta besar Jerman pada Sabtu (23/3) lalu.
Pemerintahan Kejriwal dituduh menerima imbalan ketika memberi izin-izin terkait minuman keras bagi perusahaan-perusahaan swasta.
Ia telah menolak tuduhan itu, dan para pendukungnya mengatakan bahwa penangkapan itu bertujuan menyingkirkan penantang-penantang Modi sebelum pemilu bulan depan – tuduhan yang ditolak oleh Kementerian Luar Negeri India.
BACA JUGA: Dinilai Diskriminasi Muslim, UU Kewarganegaraan Picu Gelombang Protes di India“Proses hukum di India didasarkan pada peradilan yang independen yang telah berkomitmen untuk memberikan hasil yang objektif dan tepat waktu,” kata mereka.
Agensi investigasi keuangan utama India, Direktorat Penindakan, yang telah menangkap Kejriwal, telah meluncurkan penyelidikan kepada sekurangnya empat kepala menteri di empat negara bagian lain atau anggota keluarga mereka.
Para kritikus menuduh Modi telah mempolitisasi sistem hukum India.
Hampir satu miliar warga India akan memberikan suara untuk memilih pemerintahan baru dalam pemilu parlemen selama enam pekan yang dimulai pada 19 April. Proses tersebut merupakan praktik demokrasi terbesar di dunia.
Banyak analis melihat bahwa terpilihnya kembali Modi sudah bisa dipastikan, antara lain karena resonansi politik Hindu Nasionalisnya yang tegas dengan penganut agama mayoritas di negara itu. [ns/ka]