Pemerintah India akan mempertimbangkan untuk mengubah reformasi pertanian yang telah memicu protes para petani yang khawatir terhadap berakhirnya jaminan harga palawija, namun tidak akan meninggalkan rencana tersebut, kata seorang pejabat pemerintah, Rabu (9/12).
Para petani telah berdemonstrasi selama dua pekan menentang deregulasi yang memperbolehkan mereka untuk menjual hasil pertanian kepada pembeli di luar pasar grosir yang diatur pemerintah, di mana petani dijamin dengan harga minimum.
Petani kecil khawatir perubahan tersebut, yang merupakan bagian dari reformasi liberalisasi Perdana Menteri Narendra Modi, akan diartikan sebagai berakhirnya dukungan terhadap harga bahan pokok seperti gandum dan beras, dan membuat mereka bergantung pada rasa iba perusahaan-perusahaan besar.
Para petani berunjuk rasa dalam aksi mogok nasional memprotes UU pertanian yang baru disahkan di perbatasan Singhu dekat Delhi, India, 8 Desember 2020. (REUTERS / Anushree Fadnavis)
Pemerintah akan membahas undang-undang tersebut pada hari Rabu, kata seorang sumber, dengan harapan tawaran amendemen undang-undang akan mengakhiri tentangan petani.
“Kami terbuka terhadap amendemen namun pembatalan seluruh undang-undang adalah tidak mungkin,” kata seorang pejabat senior pemerintah di kementerian pertanian di New Delhi, yang menolak disebutkan namanya.
Pembicaraan antara pemimpin serikat petani dan pejabat pemerintah telah gagal memecah kebuntuan karena para petani menuntut pembatalan reformasi seutuhnya.
BACA JUGA: Ribuan Petani India Lanjutkan Protes Anti UU BaruHannan Mollah, sekretaris jenderal All India Kisan Sabha (Serikat Petani Seluruh India), mengatakan, anggotanya akan berdiskusi mengenai peningkatan kampanye tentangan mereka.
Pemerintahan Modi sedang menghadapi kritik dari partai-partai oposisi yang mengecam reformasi itu sebagai suatu anugerah bagi perusahaan-perusahaan besar namun bencana bagi pasar-pasar pertanian tradisional. [lj/uh]