Pemerintah India telah membatalkan rencana untuk memberikan tempat tinggal gratis kepada para pengungsi Muslim Rohingya di New Delhi. Langkah itu diambil menyusul protes-protes oleh organisasi Hindu berhaluan kanan, Vishwa Hindu Parishad (VHP), yang menyebut komunitas pengungsi itu sebagai "penyusup."
Sebelumnya, Menteri Urusan Perumahan dan Urban India, Hardeep Singh Puri, pada Rabu (17/8) mengatakan pemerintah akan menangani masalah perumahan para pengungsi Rohingya. Ia mengisyaratkan akan ada perubahan dalam kebijakan pemerintah terhadap komunitas pengungsi dari Myanmar itu.
“Dalam keputusan penting," India telah memutuskan untuk membagikan flat/apartemen kepada "para pengungsi Rohingya" di wilayah Bakkarwala di Delhi, di mana mereka akan diberikan fasilitas dasar dan perlindungan polisi, kata Puri, seorang pemimpin dan menteri dari pemerintahan federal yang dipimpin Partai Bharatiya Janata, cuitnya.
India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision all #Rohingya #Refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs & round-the-clock @DelhiPolice protection. @PMOIndia pic.twitter.com/E5ShkHOxqE
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 17, 2022
Pemerintah membatalkan keputusannya beberapa jam setelah cuitan Puri itu. Kementerian Perumahan India membantah lewat Twitter pihaknya telah mengeluarkan perintah untuk memberikan apartemen kepada "warga asing ilegal Rohingya."
With respect to news reports in certain sections of media regarding Rohingya illegal foreigners, it is clarified that Ministry of Home Affairs (MHA) has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants at Bakkarwala in New Delhi.
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) August 17, 2022
Dalam cuitan lain, Kementerian Dalam Negeri mengatakan warga Rohingya akan ditahan di sebuah pusat penahanan, sebelum dideportasi ke Myanmar.
Bagian kementerian yang mengurusi pengungsi menolak mengomentari isu itu ketika ditanya oleh VOA mengapa pemerintah membatalkan keputusannya untuk menyediakan perumahan bagi warga Rohingya.
Sebagian media lokal melaporkan pemerintah membatalkannya karena protes-protes dari VHP.
Alok Kumar, presidenVHP, mengatakan: “VHP mendesak pemerintah India untuk mempertimbangkan isu ini dan ketimbang memberikan tempat tinggal kepada warga Rohingya, buat rencana untuk mengirim mereka pulang dan keluar dari India."
Ribuan warga Rohingya telah memasuki India dalam puluhan tahun belakangan untuk melarikan diri dari kekerasan dan penindakan keras di Myanmar. Para pengungsi itu melakukan pekerjaan kasar untuk mencari nafkah dan tinggal di gubuk-gubuk reyot di banyak bagian negara itu. [vm/ft]