Indonesia Belum Berencana Evakuasi WNI dari Iran

Direktur Perlidungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Sabtu (8/10), mengatakan Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Ibu Kota Iran, belum berencana mengevakuasi warga Indonesia dari Iran yang beberapa pekan terakhir dilanda gelombang unjuk rasa besar.

Judha mengatakan hingga saat ini, tidak ada informasi ada warga Indonesia menjadi korban dari sejumlah demo yang berlangsung di berbagai kota di Iran. Demo-demo itu dipicu oleh kematian perempuan Iran, Mahsa Amini, saat dalam tahanan polisi syariah karena melanggar aturan berhijab.

Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI di Kemenlu. (Foto: Courtesy)

"Selanjutnya KBRI Teheran juga menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Iran untuk tetap waspada, berhati-hati, tidak ikut serta dalam kegiatan politik lokal yang ada di sana dan segera menghubungi otoritas setempat dan hotline KBRI Teheran jika mengalami keadaan darurat," kata Judha.

Menurut Judha, ada 397 warga Indonesia yang tersebar di 14 kota di Iran dan mayoritas adalah mahasiswa.

Dalam dua pekan, demonstrasi antirezim yang pecah pertengahan September tersebut menyebar ke-93 kota di 31 provinsi di Iran. Jumlah korban tewas sudah tembus seratus orang.

Independensi Indonesia

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah berpendapat kebijakan pemerintah untuk tidak memulangkan warga Indonesia di Iran dan tidak mengeluarkan larangan perjalanan menunjukkan independensi Indonesia dalam menyikapi situasi di Iran.

Dr. Teuku Rezasyah, Pengamat Hubungan Internasional (foto: courtesy).

Lain halnya dengan sikap sejumlah negara barat, seperti Belanda dan Prancis, yang mendesak warganya untuk segera meninggalkan Iran. kedua negara itu juga mengimbau warganya untuk tidak berkunjung ke negara Mullah itu.

Menurut Rezasyah, pemerintah tidak mau terjebak dalam perang opini yang dibuat oleh negara manapun yang cenderung memojokkan Iran. Kalaupun Indonesia akan menarik diplomat dan memulangkan warganya, pemerintah tentu akan berkonsultasi dengan pemerintah Iran karena tidak mau mencederai nama baik Iran di level internasional.

"Saya pikir kita sangat hati-hati dalam menarik pulang diplomat kita maupun juga masyarakat kita. Karena bagaimanapun juga, Iran tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman. Iran tidak menganggap Indonesia sebagai bagian dari proksi Barat. Indonesia realtif aman," tutur Rezasyah.

Demonstran Iran turun ke jalan-jalan di Ibu Kota Teheran selama protes atas kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi. (Foto: AFP)

Dia meyakini pemerintah Indonesia sudah mengoptimalkan banyak jalur untuk mengetahui dengan detil keadaan di Iran.

Selain itu, menurut Rezasyah, Indonesia juga bisa membahas masalah Iran melalui forum bilateral dan forum dialog antar agama. Pemerintah juga dapat memperoleh informasi dari KBRI di Teheran.

Kampanye Barat

Rezasyah berpendapat sikap negara-negara Barat terhadap Iran dalam isu kesetaraan gender yang menjadi pemicu demo di Iran, adalah bagian kampanye buruk terhadap Iran. Pasalnya, negara-negara Barat selama ini memandang Iran sebagai pesaing dalam rivalitas dengan Rusia.

Mereka melihat Iran dekat dengan Rusia, sementara negara-negara Barat akrab dengan Amerika Serikat (AS) dan cenderung mengharapkan ketidakstabilan di Iran.

Rezasyah mengatakan, pihak Barat sudah berhasil sebelumnya dengan Musim Semi Arab yang berhasil menumbangkan penguasa di Tunisia, Mesir, dan Libya.

"Sekarang mereka mencoba melakukan kampanye buruk atas Iran. Diharapkan kampanye buruk atas Iran ini berdampak pada reputasi global Iran, di mana banyak negara yang mengikuti contoh dari negara-negara Barat tersebut," ujar Rezasyah.

Rezasyah mengkritik sikap Belanda dan Prancis terhadap Iran sebenarnya sama dengan perilaku mereka saat menjajah bangsa-bangsa lain di masa lalu atau bahkan lebih buruk.

Indonesia Belum Berencana Evakuasi WNI dari Iran

Forum Demokrasi Bali Jadi Kunci Dialog

Menurut Rezasyah, berbicara mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender di Iran, seperti yang dilakukan Belanda dan Prancis, bukan cara terbaik menghadapi negara Mullah tersebut.

Cara yang tepat adalah, imbuh Rezasyah, melalui dialog untuk membahas ide-ide konstruktif seperti yang dilakukan Indonesia. Selain itu, Indonesia tidak mencampuri urusan domestik Iran. Dengan demikian, Iran tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman dan warga Indonesia di Iran tetap aman.

Seorang pengunjuk rasa menunjukkan potret Mahsa Amini saat demonstrasi untuk menentang kematiannya dalam tahanan polisi, Minggu, 2 Oktober 2022. (Foto: AP)

Kementerian Intelijen Iran pada Jumat (7/10) pekan lalu menyatakan aparat keamanan telah menangkap sembilan warga asing terlibat dalam demonstrasi. Mereka ini termasuk warga Jerman, Polandia, Prancis, Italia, Belanda, dan Swedia.

Menurutnya, kunci dialog dengan Iran ada pada Bali Democracy Forum (BDF) atau Forum Demokrasi Bali, acara tahunan yang digelar pada Desember. Dalam BDF, semua negara yang diundang bisa berbicara terbuka, santun, dan tidak saling menggurui.

Rezasyah memperkirakan Iran akan kembali minta diundang untuk pelaksanaan Forum Demokrasi Bali tahun ini, sehingga Iran bisa memperoleh perspektif dari beragam negara yang akan hadir, Islam dan non-Islam, serta berbagai sistem politik.

Ribuan orang menunjukkan dukungan mereka kepada pengunjuk rasa Iran yang menentang kepemimpinan mereka atas kematian seorang perempuan muda dalam tahanan polisi, selama demonstrasi di Den Haag, Belanda, Sabtu, 8 Oktober 2022. (Foto: AP)

Dalam BDF, menurutnya Iran bisa mempelajari pemakaian jilbab yang tidak menjadi kewajiban seperti di Indonsia atau berbagai kebijakan pemakaian jilban yang berlaku di negara lain, misalnya apakah boleh berjilbab modis. Intinya adalah menutup aurat dan menjaga marwah kaum hawa.

Rezasyah menjelaskan Indonesia mungkin bisa berbicara dengan Iran, misalnya, mengenai posisi perempuan muslim di tengah globalisasi dan dunia professional. [fw/ft]