Hari Senin (12/3), dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, pemerintah sepakat melakukan perubahan kebijakan di sektor pajak. Salah satunya adalah penurunan batas penerima fasilitas insentif penghapusan pajak penghasilan (tax holiday). Dalam aturan sebelumnya, hanya investasi Rp 1 triliun yang dapat menikmatinya, kini batasan itu diturunkan hingga separuhnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memaparkan hal itu di Yogyakarta hari Senin (12/3) malam. Bersama Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, Airlangga meresmikan Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK) tahap tiga untuk 15 kawasan di Indonesia. Dua kebijakan ini, tax holiday dan KLIK, diharapkan saling mendukung untuk mengundang lebih banyak investor.
Baca juga: Pengembangan 8 Kawasan Ekonomi Khusus Prioritas Paket Ekonomi 6
Airlangga secara khusus berterima kasih kepada Kepala BKPM Thomas Lembong, yang konsisten menciptakan kemudahan investasi. Dukungan gubernur, walikota dan bupati di daerah sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program tersebut. Dengan investasi yang baik, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja akan terjamin.
“Pak Presiden menginginkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia turun dari nomor 72. Karena di ASEAN saja kita bukan yang terbaik. Presiden minta peringkat kita di bawah 50, minimal loncatnya 25 poin, targetnya 47 itu sedikit di atas Vietnam yang ada di nomor 48,” kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, pemberian tax holiday kali diharapkan menjadi insentif besar. Dalam aturan lama, besaran tax holiday ditetapkan antara 20 hingga 100 persen. Dalam keputusan Senin kemarin, dipastikan hanya ada satu besaran, yaitu 100 persen. “Kami juga minta waktu pemberlakuannya panjang, kalau pendek dampaknya tidak akan terlalu nendang,” kata Airlangga.
Pemerintahan Jokowi juga merubah persyaratan untuk memperoleh tax holiday. Jika sebelumnya, fasilitas baru dapat diberikan saat proses produksi sudah berjalan, kini begitu investasi dilakukan kebijakan ini sudah dapat dinikmati.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui, kunci pengembangan ekonomi adalah investasi. Karena itulah, pemerintah bekerja keras untuk sektor ini. Menurutnya, dari target Rp 3.500 triliun investasi selama lima tahun, target tahunan selalu dapat dicapai, bahkan melebihi angka yang ditetapkan.
“Belakangan ini saya mengangkat dan menekankan sektor seperti pariwisata yang tumbuh 25 persen per tahun. Kemudian saya juga mengangkat mengenai sektor E-commerce atau ekonomi digital, yang dari lima tahun lalu 0, tahun lalu sudah puluhan triliun,” kata Kepala BKPM Thomas Lembong.
Selain pariwisata dan e-commerce, menurut Lembong manufaktur tetap menjadi salah satu kunci investasi. Karena itulah, Program KLIK diluncurkan sejak dua tahun yang lalu, dan mencakup 32 industri di 10 provinsi, dengan 115 proyek investasi dan total pendanaan Rp 130 triliun.
Your browser doesn’t support HTML5
Indonesia Janjikan Iklim Investasi Lebih Baik
“Ini penting karena di samping mendorong industri manufaktur, KLIK juga perwujudan pendelegasian wewenang. Ini tren yang kita dorong bersama. Presiden telah meminta agar semua bisa diurus secara online, cepat dan disederhanakan,” tambah Lembong.
KLIK adalah program penyederhanaan proses investasi pemerintahan Jokowi. Melalui skema ini, investor dapat langsung mulai membangun pabrik di kawasan industri, ketika sedang mengurus perizinan lain. Dengan demikian, tidak ada waktu terbuang.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi mengakui KLIK merupakan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan daerah dalam investasi. “Karena fasilitas ini dapat dinikmati semua investor tanpa mensyaratkan batas minimal nilai investasi atau jumlah tenaga kerja, asal berlokasi di kawasan industri tertentu yang ditetapkan pemerintah,” ujar Gatot. [ns/ab]