Indonesia Lanjutkan Liga Sepak Bola pasca Tragedi Stadion Kanjuruhan

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Senin (5/12), mengatakan pemerintah telah mengambil keputusan untuk melanjutkan kembali liga sepak bola yang sempat dihentikan setelah mengalami salah satu bencana stadion terburuk di dunia yang menelan ratusan korban jiwa. Menurutnya, turnamen sepak bola akan digelar tanpa ada penonton.

"Bersamaan dengan itu, reformasi sepak bola akan terus berlangsung sesuai kesepakatan pemerintah, baik dengan FIFA maupun PSSI, akan terus berjalan," ujar Mahfud di Jakarta. Ia menggelar konferensi pers tentang Liga Sepak Bola tersebut bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (5/12).

Menko Polhukam Mahfud MD (courtesy: Menkopolhukam).

Sebelumnya, pemerintah menangguhkan pertandingan sepak bola kompetitif pasca insiden desak-desakan mematikan di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Bencana kelam tersebut menewaskan 135 orang, termasuk lebih dari 40 anak-anak.

Mahfud menambahkan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) hampir sudah berjalan semua. Rekomendasi itu antara lain, kata dia, pembuatan peraturan kepolisian tentang pengamanan kompetisi olahraga dan melakukan renovasi stadion-stadion dengan standar internasional. Di samping itu, Mahfud menjelaskan proses hukum dalam peristiwa Kanjuruhan juga terus berjalan.

Para penonton memanjat pagar di dekat tribun penonton di tengah desak-desakan maut usai pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya di stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur (Foto: AFP)

Panduan Ketat Polisi dan PSSI

Menpora Zainudin Amali mengatakan pertandingan akan diadakan "dengan panduan ketat" dari polisi dan PSSI. Ia menyampaikan keberlanjutan kompetisi tersebut dibutuhkan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia yang akan menghadapi turnamen Piala AFF 2022. Piala ini merupakan kompetisi sepak bola antarnegara di ASEAN.

Piala AFF 2022 akan dimulai pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Kata Amali, kompetisi tersebut juga untuk mendapatkan atmosfer persaingan yang tidak bisa diperoleh dari latihan-latihan sepak bola.

"Kedua, persiapan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung pada 2023," kata Zainudin.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, Sabtu, 4 Desember 2021. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Amali mengatakan pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan pertandingan. "Yang paling penting adalah bergerak maju, dan kemudian kami akan mengevaluasi karena mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki."

Amali berharap dengan tata kelola sepak bola yang baik dan pembinaan pemerintah maka tim nasional sepak bola Indonesia di semua level bisa menjadi lebih baik.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan kepolisian telah melakukan sejumlah rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait peristiwa Kanjuruhan. Kata dia, Polri juga telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

"Di dalamnya (Perpol) ada perbaikan terkait sistem evaluasi, perizinan, dan metode kesiapan rangkaian pengamanan dari sebelum, saat kegiatan, dan setelah kegiatan," tutur Listyo.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Purnomo meninjau langsung Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur pasca kerusuhan yang menewaskan lebih dari 120 orang (courtesy : Mabes Polri).

Listyo menyampaikan Polri mendukung penyelesaian kompetisi sepak bola dan penyelenggaraan kompetisi internasional yang akan digelar di Tanah Air.

PSSI Sambut Baik

Dalam sebuah pernyataan pada Senin (5/12), Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Mochammad Iriawan berterima kasih kepada pemerintah karena telah mengizinkan dimulainya kembali liga sepak bola. Ia menambahkan bahwa pihak berwenang telah bekerja untuk memastikan situasi dalam keadaan "aman" untuk menggelar pertandingan.

Empat pertandingan Liga 1 Indonesia selesai pada Senin (5/12) setelah pengumuman pemerintah itu.

Setelah para suporter menyerbu lapangan pada akhir pertandingan antara tim lokal Arema FC dan saingannya Persebaya Surabaya pada 1 Oktober, polisi menembakkan gas air mata ke tribun penonton yang penuh sesak, memicu insiden desak-desakan di Stadion Kanjuruhan.

Setelah tragedi tersebut, Presiden Joko Widodo menangguhkan liga, memerintahkan penyelidikan atas apa yang terjadi dan berjanji untuk menghancurkan dan membangun kembali stadion sesuai dengan standar FIFA. Tiga petugas polisi termasuk di antara enam orang yang telah didakwa atas tragedi tersebut.

Sementara itu, satuan tugas investigasi telah meminta Iriawan dan semua anggota komite eksekutif PSSI untuk mengundurkan diri.

Indonesia Lanjutkan Liga Sepak Bola pasca Tragedi Stadion Kanjuruhan

PBHI: Pengumuman 30 Menit Sebelum Kompetisi Bukti Negara Tunduk

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyoroti pengumuman yang disampaikan pemerintah pada Senin (5/12) pukul 15.00 WIB. Pengumuman tersebut disampaikan 30 menit sebelum pertandingan sejumlah klub pada hari yang sama.

Selain itu, ia menilai temuan dan rekomendasi TGIPF hanya sekedar gimik untuk menjaga citra pemerintah. Sebab, rekomendasi TGIPF tidak pernah menyentuh akar persoalan dan pelaksanaan rekomendasi juga tidak berjalan.

Ribuan pendukung Arema FC yang dikenal sebagai Aremania mendatangi Balai Kota Malang pada Rabu (5/10) malam untuk menggelar acara doa bersama atas insiden Stadion Kanjuruhan pada Sabtu (1/10). (Foto: VOA/Indra Yoga)

"Sekaligus membuktikan seluruh proses formil termasuk proses hukum pun hanya berpura-pura saja, dan dapat diprediksi akan menjadi peradilan yang penuh rekayasa dan sesat," ujar Julius kepada VOA, Senin (5/12) malam.

Ia juga mengkritik keberlanjutan pertandingan tanpa penonton. Sebab, kata dia, yang bermasalah dalam peristiwa Kanjuruhan adalah aparat keamanan dan pendekatan keamanan dalam negeri yang tidak tepat. Namun, kata dia, yang disingkirkan justru penonton dari pertandingan.

"Koalisi masih mendorong transparansi pemeriksaan pidana termasuk perubahan konstruksi pasal dan komposisi tersangka yang tidak tepat, atau disengaja untuk dibuat buyar agar bebas merdeka, dan evaluasi yang obyektif secara holistik."

Presiden Joko Widodo meninjau Stadion Kanjuruhan di Malang usai terjadinya tragedi yang menewaskan ratusan orang. (Foto: Courtesy/Setpres)

Oktober lalu, TGIPF telah menyelesaikan laporan investigasi terkait peristiwa berdarah Kanjuruhan. Laporan tersebut memberikan sejumlah rekomendasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Antara lain PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Polri dan TNI.

Beberapa poin rekomendasi tersebut, yaitu merekomendasikan Polri untuk menindaklanjuti atau menyelidiki pejabat Polri yang menandatangani surat rekomendasi izin keramaian dan penyelidikan bagi aparat yang melakukan tindakan berlebihan. Namun, TGIPF tidak tegas menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa ini. [vm/jm] [sm/em]

** Sebagian informasi pada artikel ini diambil dari AFP.