Dalam memutuskan kerjasama internasional tersebut lanjutnya pemerintah Indonesia harus mengetahui terlebih dahulu dengan jelas dan detail bentuk, skup dan modalitas dari aliansi tersebut.
Sebenarnya Arrmanatha Menteri Luar Negeri kaget dengan adanya pembentukan Aliansi militer negara muslim yang diikuti 34 negara, karena apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi lewat telepon, Jumat pekan lalu, bukanlah pembentukan aliansi militer tetapi pusat koordinasi untuk penanggulangan ekstrimisme dan terorisme.
Dia tidak mengetahui apakah pusat koordinasi untuk penanggulangan ekstrimisme dan terorisme yang disampaikan Arab Saudi kepada Indonesia sama dengan aliansi militer negara muslim. Menurutnya, Indonesia telah meminta penjelasan detail mengenai hal ini.
"Buat Indonesia yang pasti kita tidak bisa melakukan komitmen kepada suatu kerjasama internasional sebelum kita mengetahui detailnya bentuk dan scope-nya dan modalitasnya," kata Arrmanatha.
Your browser doesn’t support HTML5
Indonesia Minta Penjelasan Detail Soal Aliansi Militer Buatan Saudi
Arrmanatha Nasir menegaskan Indonesia tentunya menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan memerangi ekstrimisme dan terorisme.
Meski demikian bentuk kerjasama internasional yang akan dilakukan harus sesuai dengan komitmen Indonesia.
Arrmanatha menambahkan, "Kita juga memiliki center di Indonesia selama ini bekerja memerangi ekstrimisme dan terorisme dan bekerjasama dengan negara-negara di kawasan seperti center untuk deradikalisai. Untuk itu Menlu menyampaikan bahwa kita ingin mengetahui lebih lanjut modalitas dan TOR dari center yang akan dibentuk oleh Arab Saudi. Agar kita bisa melihat kemungkinan untuk mensinergikan apa yang dimiliki Indonesia dengan center tersebut."
Dalam memerangi ekstrimisme dan teroris, Indonesia terus melakukan kerjasama dengan sejumlah negara termasuk negara-negara di daerah kawasan. Indonesia bersama Australia juga berencana mengajak negara-negara perbatasan dengan kedua negara itu seperti Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand untuk bersama-sama membangun model berbagi informasi yang lebih intens, pertukaran analis dan lainnya.
Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, "Mengajak negara-negara perbatasan dengan kedua negara itu seperti Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand untuk bersama-sama membangun model berbagi informasi yang lebih intens, pertukaran analis dan lainnya."
Dalam jumpa pers hari Selasa Wakil Putera Mahkota sekaligus Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman mengumumkan terbentuknya aliansi militer beranggotakan 34 negara muslim, yakni Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Comoro, Qatar, Cote d’Ivoire, Kuwait, Lebanon, dan Libya.
Kemudian disusul Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria serta Yaman.
Sejak Raja Salman bin Abdul Aziz naik tahta Januari lalu, kebijakan luar negeri Arab Saudi menjadi agresif. Sembilan bulan terakhir mereka memimpin pasukan koalisi Arab menggempur pemberontak Syiah Al Khutiyun di Yaman.