Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Doni Monardo mengatakan telah berkomunikasi dengan negara sahabat yang ingin membantu penanganan virus corona di Indonesia. Ia menjelaskan pemerintah terbuka bila ada bantuan dari negara lain.
Doni tidak menjelaskan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan Indonesia, namun ia menuturkan pemerintah kini sedang berusaha mendatangkan alat untuk mengetes virus corona dari berbagai negara.
"Tadi pagi, saya telah mengikuti rapat di kantor Menteri Luar Negeri dengan salah satu duta besar negara sahabat yang telah memberikan dukungan dan tentunya kita tak menolak apabila ada bantuan yang memang kita butuhkan," jelas Doni Monardo saat konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Senin (16/3).
Salah satu negara yang sudah menyatakan akan membantu Indonesia yaitu Singapura. Hal tersebut seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (16/3). Namun Jokowi tidak merinci bantuan yang akan diberikan Singapura.
Selain bantuan dari luar negeri, pemerintah pusat juga mengharapkan pemerintah daerah dapat mengantisipasi membludaknya pasien akibat virus corona. Salah satu caranya, kata Doni, dengan menyiapkan tempat karantina di luar 132 rumah sakit yang telah disiapkan pemerintah. Sementara yang bisa melakukan karantina mandiri diharapkan melakukan perawatan di rumah, tanpa perlu ke rumah sakit.
"Mungkin ada hotel yang bisa dimanfaatkan dan ditata kembali sehingga bisa digunakan untuk tempat peristirahatan sementara bagi masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.
Kepala BNPB Doni Monardo juga meminta daerah memperhatikan masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian atau pendapatannya tidak tepat. Ia khawatir kehidupan mereka akan terancam jika tidak ada dukungan dari pihak-pihak lain.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Kemendagri)
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pelayanan publik tetap berjalan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Ia menyerahkan teknis pelaksanaan bekerja dari rumah seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, kepada pemerintah daerah masing-masing.
"Dan yang paling utama layanan publik harus tetap berjalan, baik layanan publik sehari-hari, misalnya masalah Dukcapil, masalah dokumen kependudukan, maupun bidang yang lain. Dan juga yang paling penting tetap menyiapkan logistik yang cukup untuk warga di daerah masing-masing,” kata Tito Karnavian.
Tito menjelaskan pemerintah daerah juga dapat merevisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk penanganan virus corona seperti peningkatan fasilitas kesehatan. Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan baru untuk revisi APBD 2020 yaitu melalui peraturan kementerian keuangan dan peraturan menteri dalam negeri.
Your browser doesn’t support HTML5
Indonesia Persilakan Negara Sahabat Bantu Penanganan Corona
Ia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan berupa kebijakan bagi pengusaha mikro dan UMKM. Di samping itu, Tito meminta Pemda untuk mengurangi kegiatan yang kurang penting seperti kegiatan seremonial, rapat yang kurang mendesak, termasuk melarang sementara melakukan dinas luar negeri bagi pejabat daerah.
Berdasarkan data dari website infeksiemerging.kemkes.go.id, total ada 134 orang yang dinyatakan positif corona virus, delapan orang sudah sembuh dan lima orang meninggal per 16 Maret 2020. Sementara total orang yang diperiksa telah mencapai 1.230 orang. [sm/uh]