Indonesia sedang mempertimbangkan menawarkan sebuah pulau kecil untuk memproses pengungsi yang tertangkap ketika dalam perjalanan menuju Australia, menurut Kementerian Pertahanan hari Jumat (20/11). Upaya ini menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga yang menawarkan bantuan terkait dengan kebijakan imigrasi Australia yang ketat.
Pemerintah telah "membentuk tim kecil untuk membahas hal ini," kata juru bicara Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada Reuters.
"Kita bisa mendiskusikan kemungkinan menyediakan pulau khusus. Tapi Australia harus membiayainya," seperti yang dikutip The Jakarta Post dari Luhut Pandjaitan.
Masalah itu akan diselesaikan ketika pemimpin Indonesia dan Australia bertemu pada 22 Desember, kata juru bicara, dan menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga akan membahas terorisme dan perdagangan, di antara topik pembahasan lainnya.
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya minggu lalu, berharap memperbaiki hubungan yang sempat tegang ketika Tony Abbot memimpin. Abbot membuat Indonesia kesal dengan kebijakannya mengirimkan kembali kapal Indonesia yang membawa pencari suaka, dan masih banyak masalah-masalah lainnya yang membuat kesal Indonesia.
Kebijakan tersebut, walaupun di dalam negeri populer, membuat Indonesia marah, dan menganggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan. Indonesia menerima pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh awal tahun ini, dan mendesak masyarakat internasional berbagi beban untuk membantu para pengungsi ini menetap.
Australia juga menerima kritik dari PBB dan kelompok HAM karena kebijakan garis kerasnya menangkap pencari suaka yang datang dengan perahu.
Sejak 2012, orang-orang yang datang ke Australia lewat perahu dikembalikan atau dibawa ke kamp di Nauru, di mana dilaporkan terjadi penyerangan-penyerangan dan kekerasan terhadap anak yang sistematis, atau di Papua Nugini, di mana Australia telah mendirikan pusat-pusat pengurusan pengungsi. [dw]