Spiking akan menjadi tindak pidana baru tersendiri, kata kantor Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pada Minggu (24/11) malam. Ia menegaskan kembali janjinya untuk mengurangi hingga separuh kasus kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Starmer akan mengumpulkan kepala polisi, eksekutif industri, dan bos transportasi di kantornya, Downing Street nomor 10, pada Senin (25/11). Ia akan mendesak lebih banyak kolaborasi "guna menjaga keselamatan perempuan dan anak perempuan," kata kantornya.
Keputusan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran lama akan keselamatan perempuan di tempat umum dalam beberapa tahun terakhir, antara lain setelah polisi yang masih bertugas dihukum dalam beberapa kasus pembunuhan dan pemerkosaan perempuan muda.
Spiking umumnya terjadi dengan menuangkan obat-obatan tertentu ke dalam minuman untuk membuat seseorang tidak sadar. Kepolisian juga mencatat peningkatan insiden spiking pada 2021, tetapi menurun sejak saat itu, bersamaan fenomena baru yang mengkhawatirkan yaitu penusukan jarum suntik.
BACA JUGA: Festival Musik di Spanyol Perkenalkan Tes untuk Memeriksa Keamanan MinumanDi tempat-tempat seperti kelab malam, orang-orang disuntik dengan obat penenang dan obat-obatan lain untuk membuat mereka kehilangan kesadaran.
Spiking kini dituntut di Inggris dan Wales berdasarkan berbagai undang-undang yang berlaku, beberapa di antaranya berasal dari tahun 1861.
Starmer telah berjanji akan membuat aturan baru yang spesifik jika Partai Buruh berkuasa dalam pemilu Juli, yang kemudian ia menangkan dengan meyakinkan.
"Pemerintah saya terpilih dengan janji akan merebut kembali jalan-jalan kita, dan kita tidak akan pernah mencapainya jika perempuan dan anak perempuan tidak merasa aman pada malam hari," katanya dalam pernyataan Minggu.
"Menindak tegas spiking merupakan inti dari misi tersebut."
Strategi berlapis
Starmer, yang merupakan mantan jaksa agung, mengakui bahwa sulit bagi para korban untuk melaporkan kejahatan spiking yang mereka alami, dan kasus-kasus seperti itu juga sulit untuk diproses.
"Kita harus berbuat lebih banyak untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindakan pengecut ini, yang biasanya menyasar para perempuan muda, untuk melakukan kekerasan seksual," tambahnya.
Langkah tersebut, yang merupakan bagian dari strategi berlapis untuk mengatasi masalah yang muncul, juga mendorong lebih banyak korban untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami dan mengembalikan kepercayaan mereka kepada sistem peradilan, ujar kantor Starmer.
BACA JUGA: Persidangan Kasus Perkosaan Massal Picu Demo di Seluruh PrancisTindakan lainnya mencakup pelatihan terhadap ribuan staf yang bekerja di industri malam untuk mendeteksi dan menangani kasus spiking.
Kepolisian Inggris menerima 6.732 laporan terkait spiking hingga April 2023, 957 di antaranya berkaitan dengan penusukan jarum suntik, menurut data resmi terbaru yang tersedia.
Namun, diyakini banyak dari mereka yang menjadi korban tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami.
Survey yang dilakukan YouGov pada Desember 2022 mendapati bahwa 10 persen perempuan dan lima persen pria mengatakan mereka pernah menjadi korban spiking. [ka/lt/rs]