Inggris, Jumat (23/2) menandatangani perjanjian dengan badan perbatasan Uni Eropa, Frontex, untuk bersama-sama menindak imigrasi ilegal.
Perdana Menteri Konservatif Rishi Sunak telah menjadikan upaya menghentikan migran menyeberangi Selat Inggris dengan kapal dari Perancis, sebagai prioritas utamanya sebelum pemilihan umum yang dijadwalkan tahun ini.
Kementerian Dalam Negeri Inggris mengatakan perjanjian hari Jumat ini mengatur pertukaran intelijen antara Frontex dan Pasukan Perbatasan Inggris untuk membantu upaya mengatasi geng penyelundup manusia. Ditambahkannya, kedua pihak juga setuju untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi baru, seperti penggunaan drone untuk melindungi perbatasan.
Direktur Jenderal Pasukan Perbatasan Inggris Phil Douglas dan Direktur Eksekutif Frontex Hans Leijtens menandatangani perjanjian tersebut di London, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Inggris James Cleverly dan Komisaris Eropa untuk urusan Dalam Negeri Ylva Johansson.
📣 We are pleased to announce a new working arrangement between 🇪🇺 Frontex and 🇬🇧 the UK. This agreement lays the groundwork for our joint efforts in border management and security, with a focus on mutual safety, security, and the protection of fundamental rights. @ukhomeoffice… pic.twitter.com/I8QnSZjqpW
— Frontex (@Frontex) February 23, 2024
“Kejahatan imigrasi terorganisir dan penyelundupan manusia merupakan tantangan global yang memerlukan solusi dan ambisi bersama,” kata Cleverly.
“Perjanjian kerja sama penting antara Inggris dan Frontex ini merupakan langkah penting lainnya dalam mengatasi migrasi ilegal, mengamankan perbatasan kami dan menghentikan kapal-kapal penyelundup,” tambahnya.
Pemerintah Inggris mengatakan jumlah migran yang tiba di pantai selatan Inggris dengan kapal sederhana turun sepertiga tahun lalu dari rekor tertinggi 45.000 migran pada tahun 2022.
Pemerintah Inggris menyebut kesepakatan itu sebagai “langkah terbaru” dalam “rencananya untuk mengatasi migrasi ilegal dan kelompok kriminal,” dan penanggulangan migrasi ilegal ini akan menjadi isu utama dalam kampanye pemilihan umum mendatang. [lt/em]