Pemerintah Inggris mengumumkan sebuah rencana untuk mengurangi kekerasan terhadap para perempuanyang terjadi di daerah-daerah konflik.
Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan sebuah tim akan dibentuk untuk dikirim ke kawasan konflik dalam waktu singkat untuk membantu mengumpulkan bukti adanya kekerasan terhadap perempuan dan untuk menghukum pelakunya.
Dalam sebuah pernyataan, Hague menjanjikan tim itu akan bekerja dengan PBB dan pakar-pakar lembaga swadaya masyarakat untuk penegakan hukum, hak asasi dan perawatan korban pelecehan seksual.
Menteri luar negeri itu juga mengatakan Inggris akan mengusahakan momentum diplomatik dalam tujuh bulan mendatang, dan membuatnya menjadi fokus kepemimpinan Inggris dalam kelompok delapan negara industri terkemuka tahun depan.
Advokat Global untuk Hak-hak Perempuan pada kelompok Human Rights Watch, Gauri Van Gulik, mengatakan upaya tersebut dapat membantu mencegah kekerasan terhadap perempuan di masa depan. Tapi dia mengatakan sangat penting bagi tim Inggris tadi untuk bekerja dengan kelompok-kelompok yang sudah terfokus pada masalah ini.
"Beberapa aspek dari masalah itu mungkin akan terbantu. Harus ada kerjasama yang sangat baik dengan PBB di lapangan, tetapi terutama dengan kelompok-kelompok lokal, juga kelompok perempuan lokal yang sering melakukan kegiatan ini, dan organisasi-organisasi HAM setempat. Jadi benar-benar tidak sekedar datang dan pergi, tetapi mengkoordinasikan upaya dengan kelompok-kelompok di lapangan, ini bisa menjadi sangat berhasil,” kata Gulik.
Van Gulik mengatakan kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik adalah "endemik" dan "sangat sering terjadi”. Mengakhiri hal tersebut bisa memerlukan waktu beberapa generasi. Tapi ia mengatakan kekerasan itu bisa dikurangi melalui penegakan hukum, pendidikan, aktivisme dan tindakan politik.
Selanjutnya, Gulik menambahkan, "Banyak kelompok perempuan di seluruh dunia secara sistematis telah melakukan hal- hal untuk meningkatkan isu-isu hak perempuan pada tingkat politik, memastikan bahwa anak perempuan bisa mendapat pendidikan, memastikan perempuan bisa ikut dalam angkatan kerja, memastikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus ditangani oleh polisi. Jadi ada beberapa langkah yang dapat kita ambil yang benar-benar memperbaiki keadaan dengan cepat."
Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Hague mengatakan menangani kekerasan seksual dalam perang adalah kunci untuk mencegah konflik-konflik selanjutnya, karena tidak adanya keadilan terhadap pelanggaran masa lalu memungkinkan keadaannya semakin memburuk. Dia mengatakan inisiatif baru ini dirancang untuk melindungi perempuan dan anak-anak mereka, dan juga menjadikan isu tersebut sangat penting untuk "mencegah konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan."
Dalam sebuah pernyataan, Hague menjanjikan tim itu akan bekerja dengan PBB dan pakar-pakar lembaga swadaya masyarakat untuk penegakan hukum, hak asasi dan perawatan korban pelecehan seksual.
Menteri luar negeri itu juga mengatakan Inggris akan mengusahakan momentum diplomatik dalam tujuh bulan mendatang, dan membuatnya menjadi fokus kepemimpinan Inggris dalam kelompok delapan negara industri terkemuka tahun depan.
Advokat Global untuk Hak-hak Perempuan pada kelompok Human Rights Watch, Gauri Van Gulik, mengatakan upaya tersebut dapat membantu mencegah kekerasan terhadap perempuan di masa depan. Tapi dia mengatakan sangat penting bagi tim Inggris tadi untuk bekerja dengan kelompok-kelompok yang sudah terfokus pada masalah ini.
"Beberapa aspek dari masalah itu mungkin akan terbantu. Harus ada kerjasama yang sangat baik dengan PBB di lapangan, tetapi terutama dengan kelompok-kelompok lokal, juga kelompok perempuan lokal yang sering melakukan kegiatan ini, dan organisasi-organisasi HAM setempat. Jadi benar-benar tidak sekedar datang dan pergi, tetapi mengkoordinasikan upaya dengan kelompok-kelompok di lapangan, ini bisa menjadi sangat berhasil,” kata Gulik.
Van Gulik mengatakan kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik adalah "endemik" dan "sangat sering terjadi”. Mengakhiri hal tersebut bisa memerlukan waktu beberapa generasi. Tapi ia mengatakan kekerasan itu bisa dikurangi melalui penegakan hukum, pendidikan, aktivisme dan tindakan politik.
Selanjutnya, Gulik menambahkan, "Banyak kelompok perempuan di seluruh dunia secara sistematis telah melakukan hal- hal untuk meningkatkan isu-isu hak perempuan pada tingkat politik, memastikan bahwa anak perempuan bisa mendapat pendidikan, memastikan perempuan bisa ikut dalam angkatan kerja, memastikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus ditangani oleh polisi. Jadi ada beberapa langkah yang dapat kita ambil yang benar-benar memperbaiki keadaan dengan cepat."
Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Hague mengatakan menangani kekerasan seksual dalam perang adalah kunci untuk mencegah konflik-konflik selanjutnya, karena tidak adanya keadilan terhadap pelanggaran masa lalu memungkinkan keadaannya semakin memburuk. Dia mengatakan inisiatif baru ini dirancang untuk melindungi perempuan dan anak-anak mereka, dan juga menjadikan isu tersebut sangat penting untuk "mencegah konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan."