Irak akan memulai sensus nasional mereka yang pertama dalam lebih tiga dekade pada Rabu (20/11). Ini merupakan momen penting bagi negara itu, yang ingin mengumpulkan kembali data demografinya untuk perencanaan dan pembangunan di masa depan.
Sensus tersebut, yang pertama dilakukan sejak Saddam Hussein masih menjadi Presiden pada 1987, bertujuan untuk menyediakan data yang menyeluruh terkait populasi Irak, yang diperkirakan akan melebihi 43 juta orang pada akhir 2024. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perencanaan Irak, Abdul Zahra al-Hindawi.
Upaya untuk menyelenggarakan sensus nasional tertunda oleh konflik bertahun-tahun, ketidakstabilan, dan perbedaan pendapat di antara faksi-faksi politik. Namun, ketika negara itu kini berada dalam periode yang stabil, pihak berwenang berharap bahwa proses tersebut akan sepenuhnya sukses.
Sebuah sensus yang dilakukan pada 1997, tidak menyertakan wilayah Irak Kurdistan, yang telah diperintah oleh pihak berwenang Kurdi sejak Perang Teluk 1991.
Di wilayah itu terhitung ada 19 juta warga Irak dan para pejabat memperkirakan bahwa ada 3 juta warga lainnya di kawasan Kurdi utara, menurut data-data statistik resmi.
Sensus ini telah berulangkali ditunda karena kekhawatiran akan dipolitisasi. Kelompok-kelompok suku di area yang diperebutkan, seperti wilayah utara Kota Kirkuk, yang didiami warga Arab, Kurdi, dan Turk, serta wilayah-wilayah kaya penuh ladang minyak di Irak,
menentang sensus karena mungkin akan mengungkap data demografi yang akan merusak ambisi politik mereka.
“Kami mengkhawatirkan sensus ini, tidak hanya di Kirkuk saja tetapi juga di wilayah yang diperebutkan lainnya,” kata politisi Kurdi, Shwan Dawoodi.
“Kami memiliki kekhawatiran, banyak kekhawatiran, karena dalam sensus ini, etnisitas dan sekte tidak ditulis. Ada banyak perubahan demografi sejak awal proses identifikasi di tahun enampuluhan, dari abad terakhir hingga saat ini. Sampai sekarang kita masih bertumpu pada hasil sensus 1957, dan setelah sensus itu, setelah melakukan sensus ini, hasil sensus 1957 tidak akan lagi dipakai. Dan sensus baru pada 2024 ini akan menjadi dasar. Kekhawatiran orang Kurdi adalah ketergantungan proses politik terhadap hasil sensus kali ini,” tambah Dawoodi.
Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai panduan keputusan untuk bidang-bidang seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, sistem kesehatan dan layanan sosial, kata Hindawi.
Sensus ini hanya akan mengungkap satu pertanyaan terkait afiliasi keagamaan, yaitu Islam atau Kristen, dan tidak ada pertanyaan mengenai latar belakang suku atau afiliasi sektarian.
Pemerintah Irak telah melakukan upaya besar untuk memastikan proses ini, yang dijadwalkan akan selesai dalam dua hari, akan inklusif dan seakurat mungkin. Mereka juga menerapkan jam malam selama dua hari mulai Selasa tengah malam.
Hasil awal akan diumumkan dalam 24 jam, sementara hasil akhirnya akan dirilis dalam dua atau tiga bulan. [ns/jm]