Iran mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan pembalasan terhadap Badan Energi Atom Internasional (IAEA) atas resolusi yang mengkritik kurangnya kerja sama Teheran dengan badan pengawas nuklir PBB itu.
Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman pada Kamis mengajukan mosi yang diadopsi oleh badan PBB itu. Itu merupakan mosi sejenis kedua dalam waktu enam bulan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengumumkan tanggapan itu dalam komentar Minggu malam (20/11).
"Menanggapi tindakan baru-baru ini dari tiga negara Eropa dan Amerika Serikat dalam mengadopsi resolusi terhadap Iran, beberapa langkah awal telah diputuskan oleh Organisasi Energi Atom Iran," katanya.
"Implementasi langkah-langkah ini diwujudkan hari ini di hadapan para inspektur IAEA di kompleks pengayaan bahan nuklir Natanz dan Fordo," tambahnya, tanpa merinci langkah-langkah apa yang dimaksud.
Ia juga mengisyaratkan kemungkinan bahwa kunjungan delegasi IAEA berikutnya ke Iran akan dibatalkan.
"Perjalanan delegasi IAEA ke Teheran telah disetujui sebelumnya dalam kerangka kesepakatan dengan badan tersebut," kata Kanani, seraya menambahkan bahwa "langkah selanjutnya akan diambil Iran sesuai dengan kondisi baru".
Meski demikian, ia juga mengatakan bahwa "republik Islam Iran selalu siap untuk menanggapi tindakan pihak Barat dengan cara yang tepat jika mereka kembali ke komitmen mereka".
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian pada hari Sabtu mengutuk resolusi tersebut, dan menuduh empat negara berusaha melakukan "tekanan maksimum" terhadap Teheran di tengah protes nasional yang telah berlangsung selama dua bulan di republik Islam itu.
Resolusi itu muncul di tengah kebuntuan terkait bahan nuklir yang tidak diumumkan Iran, dan ketika pembicaraan yang berusaha untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Teheran tahun 2015 dengan kekuatan-kekuatan dunia terhenti.
Kesepakatan yang dicapai Iran dengan Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat itu memberi Teheran keringanan sanksi sebagai imbalan bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir.
Kesepakatan itu runtuh setelah penarikan sepihak Washington pada 2018 dari kesepakatan itu di bawah presiden saat itu, Donald Trump. [ab/lt]