Irlandia, Norwegia dan Spanyol, Rabu (22/5) mengumumkan pengakuan negara Palestina, dengan alasan perang Israel-Hamas di Gaza dan kebutuhan untuk mencapai solusi dua negara demi perdamaian abadi di wilayah tersebut.
“Perang yang sedang berlangsung di Gaza telah memperjelas bahwa pencapaian perdamaian dan stabilitas harus didasarkan pada penyelesaian masalah Palestina,” kata Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store. “Perang tersebut merupakan titik terendah dalam konflik berkepanjangan Israel-Palestina. Situasi di Timur Tengah belum pernah seburuk ini selama bertahun-tahun,” tambahnya.
Norwegia mengatakan ada konsensus internasional yang luas mengenai perlunya solusi dua negara, termasuk pemungutan suara yang sangat banyak di Majelis Umum PBB bulan ini untuk mengakui Palestina sebagai negara yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan badan dunia tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan keputusan negaranya didasarkan pada “perdamaian, keadilan dan koherensi.” “Waktunya telah tiba untuk beralih dari kata-kata menjadi tindakan,” kata Sanchez.
Ketiga negara tersebut mengatakan pengakuan mereka terhadap negara Palestina akan berlaku pada 28 Mei.
Israel Katz, menteri luar negeri Israel segera mengumumkan penarikan duta besar Israel dari Irlandia dan Norwegia sebagai tanggapan atas pengumuman pada hari Rabu itu.
Katz mengatakan pengakuan negara Palestina adalah sebuah hadiah bagi Hamas dan Iran, dan sebuah “ketidakadilan dalam ingatan” mereka yang tewas dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.
“Israel tidak akan tinggal diam menghadapi pihak-pihak yang merusak kedaulatannya dan membahayakan keamanannya,” kata Katz.
Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, mengatakan Irlandia dengan tegas mengakui Israel dan haknya untuk hidup “aman dan damai dengan tetangga-tetangganya.” Harris menyerukan agar semua sandera yang saat ini ditahan oleh Hamas di Gaza dibebaskan.
Harris menunjuk pada sejarah Irlandia sendiri dan pentingnya mendapatkan pengakuan dari negara lain.
Visi negara Palestina yang diusung Norwegia bukanlah visi yang dipimpin oleh militan Hamas yang menguasai Jalur Gaza sejak 2007, melainkan visi yang berasal dari Otoritas Palestina yang menguasai sebagian Tepi Barat.
Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store mengatakan bahwa situasi di Timur Tengah “belum pernah separah ini selama bertahun-tahun,” dan bahwa mengakui negara Palestina adalah sebuah cara untuk “mendukung kekuatan moderat yang telah kehilangan kekuatan dalam konflik yang berkepanjangan dan brutal ini.”
“Di tengah perang, dengan puluhan ribu orang terbunuh dan terluka, kita harus tetap menghidupkan satu-satunya alternatif yang menawarkan solusi politik bagi Israel dan Palestina: Dua negara, hidup berdampingan, dalam perdamaian dan keamanan,” kata Store. [lt/ab]