Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara hari Kamis (15/12) memperingatkan bahaya undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah Israel berikutnya, dengan mengatakan sebagian reformasi yang direncanakan akan membahayakan demokrasi fundamental negara itu.
Pernyataan itu memperkirakan bentrokan besar antara pemerintah berikutnya – yaitu koalisi sayap kanan yang dipimpin mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan didukung partai ultra-nasionalis dan ultra-Ortodoks – dengan sistem peradilan, yang berperan sebaga pengawas politisi, yang kini terjepit reformasi.
Netanyahu, yang diadili karena korupsi, saat ini sedang menyelesaikan perundingan tentang pemerintah koalisi dan dilaporkan telah bermurah hati pada calon-calon mitranya sebagai imbalan atas reformasi yang diharapkan akan menyudahi kasus hukumnya.
Nentanyahu mengatakan ia adalah korban mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh sistem hukum negara itu, tetapi menambahkan setiap reformasi akan dilakukan dengan hati-hati.
BACA JUGA: Netanyahu Semakin Dekat dengan Kesepakatan KoalisiKoalisi itu diperkirakan akan mengusulkan serangkaian perubahan hukum yang mencakup undang-undang yang akan melemahkan Mahkamah Agung, memungkinkan badan legislatif itu untuk membatalkan keputusan berdasarkan suara mayoritas.
Sebagian kritikus mengatakan langkah itu akan membahayakan cita-cita demokrasi Israel dan merusak sistem “check and balances”. dengan melemahkan Mahkamah Agung dan memusatkan terlalu banyak kekuasaan di tangan politisi. Sistem “check and balances” adalah sistem yang saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antar lembaga-lembaga negara atau cabang-cabang kekuasaan negara.
“Tanpa pengawasan yudisial dan nasihat hukum yang independent, kita hanya akan bertahan pada prinsip kekuasaan mayoritas,” ujar Baharav-Miara dalam sebuah konferensi hukum di Universitas Haifa di bagian utara Israel. “Demokrasi hanya menjadi nama, bukan esensi,” tegasnya.
Ia mengecam reformasi lain yang disahkan dalam sesi legislatif marathon minggu lalu, dengan mengatakan reformasi itu dapat “mengganggu sistem pemeriksaan dan keseimbangan antara otoritas pemerintahan.”
Partai Likud pimpinan Netanyahu dan mitra-mitranya dari partai sayap kanan dan partai ultra-Ortodoks telah merebut kursi mayoritas di Knesset dalam pemilu 1 November lalu. Hal ini membuat mereka dapat membentuk pemerintahan baru.
Netanyahu diadili atas serangkaian skandal yang melibatkan perusahaan media raksasa dan beberapa mitranya yang kaya raya. Ia didakwa melakukan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap dalam tiga kasus. Ia menyangkal melakukan kesalahan. [em/jm]