Presiden Korea Selatan yang dinonaktifkan, Yoon Suk Yeol, dilaporkan mengizinkan militer menggunakan senjata api jika dianggap diperlukan untuk dapat masuk ke gedung parlemen. Izin itu terjadi saat Yoon memberlakukan darurat militer yang gagal, menurut laporan jaksa yang diterima AFP pada Sabtu (28/12).
Ringkasan 10 halaman dari laporan dakwaan penuntutan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang diberikan kepada media, juga mengungkapkan bahwa Yoon bersumpah pada 3 Desember untuk mengumumkan darurat militer tiga kali jika diperlukan.
Majelis Nasional melucuti tugas-tugas Yoon bulan ini. Pihak berwenang Korea Selatan tengah menyelidiki langkah Yoon yang diduga berupaya menghapus pemerintahan sipil melalui darurat militer, yang memicu kekacauan politik dan berujung pada pemakzulannya.
Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, membantah laporan jaksa tersebut, menyatakan kepada AFP bahwa laporan itu merupakan "laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat."
Seorang demonstran memegang papan bertuliskan "Pemimpin pemberontak" dengan ilustrasi wajah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol saat berpartisipasi dalam protes yang menyerukan pemecatannya di luar Majelis Nasional di Seoul pada 8 Desember 2024. (Foto: AFP)
Pada 3 Desember, saat anggota parlemen pergi ke gedung DPR untuk menolak deklarasi darurat militer Yoon, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter.
Menurut laporan dakwaan penuntutan, Yoon memberi tahu Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jin-woo, bahwa pasukan militer dapat menembak jika diperlukan untuk memasuki Majelis Nasional.
"Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti harus menembak," kata Yoon kepada Lee, menurut laporan dakwaan tersebut.
Yoon juga diduga memberi tahu Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jong-keun, untuk "segera masuk" ke Majelis Nasional karena kuorum untuk pencabutan deklarasi darurat militer belum tercapai.
"Jadi, cepatlah masuk ke Majelis Nasional dan bawa keluar orang-orang di dalam ruangan, dan dobrak pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar," demikian kutipan pernyataan Yoon dalam laporan tersebut.
BACA JUGA: Dipanggil Badan Antikorupsi, Presiden Korea Selatan Kembali MangkirSetelah anggota parlemen menyerbu gedung parlemen dan memberikan suara 190-0 untuk membatalkan deklarasi Yoon pada dini hari 4 Desember, laporan tersebut menyebutkan bahwa Yoon memberi tahu Lee, "Bahkan jika itu dicabut, saya dapat mengumumkan darurat militer untuk kedua atau ketiga kalinya, jadi teruskan saja."
Laporan tersebut juga menyertakan tangkapan layar pesan dari pejabat pertahanan senior pada hari deklarasi darurat militer.
Laporan itu menyebutkan bahwa ada bukti Yoon mulai membahas deklarasi darurat militer dengan para pejabat militer senior sejak Maret.
Deklarasi tersebut menyusul pertikaian anggaran antara partai Yoon dan oposisi.
Beberapa hari kemudian, Yoon menyampaikan permintaan maaf dalam pidatonya atas "kecemasan dan ketidaknyamanan" yang terjadi, dan berjanji bahwa tidak akan ada deklarasi darurat militer kedua.
BACA JUGA: Parlemen Korea Selatan Makzulkan Penjabat Presiden Han Duck-sooMantan Menteri Pertahanan, Kim, ditangkap bulan ini atas keterlibatannya dalam upaya darurat militer yang gagal.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat yang beroposisi, Kang Sun-woo, menyatakan pada Sabtu (23/12) bahwa "jaksa telah mengungkap kebenaran buruk yang tak terbantahkan tentang Yoon Suk Yeol, seorang pemimpin pengkhianat," seraya mendesak agar Yoon "segera ditangkap."
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menggelar sidang pendahuluan pertama pada Jumat untuk membahas keabsahan pemakzulan Yoon. Tim hukumnya juga turut hadir.
Pengadilan juga akan memutuskan nasib pengganti Yoon, Han Duck-soo, yang dimakzulkan pada Jumat karena menolak menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan membawa kasus tersebut ke pengadilan. [ah/ft]