Pejabat-pejabat Palestina mengecam pengumuman itu, menuduh Israel beritikad buruk menjelang pertemuan perdamaian antara perunding Israel dan Palestina.
Pemerintah Israel mengundang kontraktor untuk membangun hampir 1.200 rumah baru di wilayah yang didudukinya dan diklaim Palestina, langkah kontroversial yang datang tiga hari sebelum rencana dimulainya kembali pembicaraan perdamaian Israel-Palestina.
Menteri Perumahan Israel Uri Ariel, Minggu (11/8), memberi persetujuan akhir bagi pembangunan perumahan itu. Ia mengeluarkan tender bagi sekitar 800 rumah baru permukiman Yahudi di Yerusalem Timur, dan 400 unit lainnya di Ariel, Beitar Illit, Efrat dan Maaleh Adumim di Tepi Barat.
Pejabat-pejabat Palestina mengecam pengumuman itu, menuduh Israel beritikad buruk menjelang pertemuan perdamaian antara perunding Israel dan Palestina yang direncanakan berlangsung Rabu di Yerusalem.
Berbicara Minggu pagi menanggapi langkah permukiman Israel sebelumnya, ketua juru runding Palestina Saeb Erekat mengatakan ini saatnya Israel membuat keputusan yang akan mengarah ke perdamaian.
"Kami mendesak pemerintah Israel agar menghentikan aktivitas permukiman ini dan memberi kesempatan yang layak didapat proses perdamaian supaya mencapai solusi dua-negara,” ujar Erekat.
Palestina mengklaim Yerusalem Timur dan Tepi Barat sebagai bagian negara Palestina merdeka dan menyatakan perluasan permukiman Israel akan lebih menyulitkan mereka mewujudkan hal itu.
Pemerintahan Barack Obama di AS tidak bereaksi langsung terhadap tindakan Israel itu, tetapi pihaknya telah lama menolak menerima legitimasi kegiatan permukiman Israel dan menyerukan Israel maupun Palestina menghindari tindakan yang mempersulit perundingan.
Uri Ariel mengkritik kecaman itu, dengan mengatakan "tidak ada negara di dunia yang mengikuti perintah dari negara lain tentang lokasi mana yang bisa dibangun."
Politisi ultranasionalis juga mengatakan Israel akan terus mengeluarkan tender perumahan di seluruh negara itu sebagai "hal yang benar" untuk dilakukan demi Zionisme dan ekonomi.
Sementara itu, seorang laki-laki Israel yang tinggal di Efrat menyambut baik persetujuan baru pemerintah bagi permukiman itu. Laki-laki itu menyatakan pembangunan itu sangat baik karena dilakukan dalam wilayah Israel. Pada akhirnya, katanya, ini adalah negara kami.
Israel menduduki Tepi Barat dalam Perang Timur Tengah pada 1967, kemudian mencaplok Yerusalem Timur sebagai bagian dari apa yang disebutnya ibukota yang tak terpisahkan. Tetapi status itu tidak diakui secara internasional.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah lama bersikeras agar aktivitas permukiman Israel dibekukan sebelum dimulainya kembali pembicaraan perdamaian yang macet selama tiga tahun sampai pertemuan pendahuluan di Washington bulan lalu. Israel mengatakan menolak prasyarat untuk perundingan.
Juru bicara kelompok anti-permukiman Israel, Peace Now, Lior Amihai, mengatakan dikeluarkannya tender perumahan itu akan berdampak negatif pada pembicaraan perdamaian.
"Di lapangan, kita akan melihat lebih banyak konstruksi - yang, tentu saja, menciptakan fakta baru di lapangan. Selain itu, hal ini merupakan sikap awal yang sangat buruk untuk memulai perundingan, yang tujuannya, tentu saja, mencapai solusi dua negara. Langkah pemasaran ini tentu saja bertentangan jika seseorang benar-benar berniat mencapai solusi itu,” ujarnya.
Komisi Kementerian Israel dijadwalkan bertemu Minggu untuk menyelesaikan pembebasan 26 warga Palestina lama ditahan sebagai isyarat kepada Presiden Abbas menjelang pembicaraan putaran kedua.
Israel setuju membebaskan sekitar 100 warga Palestina dalam beberapa tahap tergantung kemajuan perundingan. Banyak di antara mereka telah dipenjara selama puluhan tahun karena melakukan serangan mematikan di Israel.
Menteri Perumahan Israel Uri Ariel, Minggu (11/8), memberi persetujuan akhir bagi pembangunan perumahan itu. Ia mengeluarkan tender bagi sekitar 800 rumah baru permukiman Yahudi di Yerusalem Timur, dan 400 unit lainnya di Ariel, Beitar Illit, Efrat dan Maaleh Adumim di Tepi Barat.
Pejabat-pejabat Palestina mengecam pengumuman itu, menuduh Israel beritikad buruk menjelang pertemuan perdamaian antara perunding Israel dan Palestina yang direncanakan berlangsung Rabu di Yerusalem.
Berbicara Minggu pagi menanggapi langkah permukiman Israel sebelumnya, ketua juru runding Palestina Saeb Erekat mengatakan ini saatnya Israel membuat keputusan yang akan mengarah ke perdamaian.
"Kami mendesak pemerintah Israel agar menghentikan aktivitas permukiman ini dan memberi kesempatan yang layak didapat proses perdamaian supaya mencapai solusi dua-negara,” ujar Erekat.
Palestina mengklaim Yerusalem Timur dan Tepi Barat sebagai bagian negara Palestina merdeka dan menyatakan perluasan permukiman Israel akan lebih menyulitkan mereka mewujudkan hal itu.
Pemerintahan Barack Obama di AS tidak bereaksi langsung terhadap tindakan Israel itu, tetapi pihaknya telah lama menolak menerima legitimasi kegiatan permukiman Israel dan menyerukan Israel maupun Palestina menghindari tindakan yang mempersulit perundingan.
Uri Ariel mengkritik kecaman itu, dengan mengatakan "tidak ada negara di dunia yang mengikuti perintah dari negara lain tentang lokasi mana yang bisa dibangun."
Politisi ultranasionalis juga mengatakan Israel akan terus mengeluarkan tender perumahan di seluruh negara itu sebagai "hal yang benar" untuk dilakukan demi Zionisme dan ekonomi.
Sementara itu, seorang laki-laki Israel yang tinggal di Efrat menyambut baik persetujuan baru pemerintah bagi permukiman itu. Laki-laki itu menyatakan pembangunan itu sangat baik karena dilakukan dalam wilayah Israel. Pada akhirnya, katanya, ini adalah negara kami.
Israel menduduki Tepi Barat dalam Perang Timur Tengah pada 1967, kemudian mencaplok Yerusalem Timur sebagai bagian dari apa yang disebutnya ibukota yang tak terpisahkan. Tetapi status itu tidak diakui secara internasional.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah lama bersikeras agar aktivitas permukiman Israel dibekukan sebelum dimulainya kembali pembicaraan perdamaian yang macet selama tiga tahun sampai pertemuan pendahuluan di Washington bulan lalu. Israel mengatakan menolak prasyarat untuk perundingan.
Juru bicara kelompok anti-permukiman Israel, Peace Now, Lior Amihai, mengatakan dikeluarkannya tender perumahan itu akan berdampak negatif pada pembicaraan perdamaian.
"Di lapangan, kita akan melihat lebih banyak konstruksi - yang, tentu saja, menciptakan fakta baru di lapangan. Selain itu, hal ini merupakan sikap awal yang sangat buruk untuk memulai perundingan, yang tujuannya, tentu saja, mencapai solusi dua negara. Langkah pemasaran ini tentu saja bertentangan jika seseorang benar-benar berniat mencapai solusi itu,” ujarnya.
Komisi Kementerian Israel dijadwalkan bertemu Minggu untuk menyelesaikan pembebasan 26 warga Palestina lama ditahan sebagai isyarat kepada Presiden Abbas menjelang pembicaraan putaran kedua.
Israel setuju membebaskan sekitar 100 warga Palestina dalam beberapa tahap tergantung kemajuan perundingan. Banyak di antara mereka telah dipenjara selama puluhan tahun karena melakukan serangan mematikan di Israel.