Jelang Pengumuman KPU, Sikap Purnawirawan TNI 'Terbelah'

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Jenderal (Purn) Wismoyo Arismunandar mengajak purnawirawan TNI AD di semua level untuk mematuhi hasil pemilu 2019 yang telah dilakukan berdasar konstitusi. Hal tersebut disampaikan Wismoyo saat menggelar konferensi pers di Hotel Akmani, Jakarta, Senin malam (20/5). Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terlihat mendampingi Wismoyo dan sejumlah purnawirawan sebelum acara dimulai.

Wismoyo juga meminta para purnawirawan untuk tidak tergoda dengan ajakan-ajakan melakukan tindakan di luar konstitusi.

"Dalam keikutsertaan berdemokrasi agar tidak terbelokkan pengabdianmu oleh ajakan-ajakan kepentingan kekuasaan di luar konstitusi, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Wismoyo.

Wismoyo menyarankan presiden terpilih mendatang agar dapat menangkap aspirasi masyarakat, termasuk dari pendukung lawan politiknya. Sebab, kata dia, pendukung lawan politik presiden terpilih juga merupakan rakyat Indonesia.

Di samping itu, Wismoyo juga mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi keberhasilan pembangunan nasional.

Namun, sikap Wismoyo berbeda dengan 108 purnawirawan TNI-Polri pendukung Prabowo-Sandiaga yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa (FKB) yang berencana mengikuti aksi 22 Mei di KPU.

Jelang Pengumuman KPU, Sikap Purnawirawan TNI 'Terbelah'

Ketua Panitia Front Kedaulatan Bangsa Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto yang juga pernah menjabat KSAD, mengatakan, hak kedaulatan rakyat saat ini sedang diselewengkan. Sebab telah terjadi kecurangan pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis dan masif.

"Kami sebagai generasi pendahulu berpesan kepada prajurit TNI-Polri yang saat ini masih aktif bersama kita sebenarnya adalah anak kandung rakyat Indonesia yang selalu dituntut untuk membela rakyat, untuk memperjuangkan hak kedaulatannya," kata Tyasno Sudarto di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Tyasno juga meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak memanfaatkan pemilu 2019 demi kepentingan pribadi dan kelompok. Ia beralasan rakyat Indonesia saat ini sudah cerdas dan mengetahui peristiwa yang terjadi.

Luhut Binsar: Saya dan Teman-Teman Gak Akan Mau Melacur

Menanggapi pernyataan Front Kedaulatan Bangsa, Menko Kemaritiman Luhut meminta mereka tidak ngomong sembarangan. Menurutnya, tidak hanya purnawirawan di kubu Prabowo-Sandi saja yang merasakan kondisi rakyat.

"Memangnya hanya mereka yang purnawirawan? Saya kan purnawirawan juga. Apakah hanya mereka yang merasakan rakyat? Mungkin banyak di antara mereka itu belum pernah juga dengar desingan peluru, kok. Sudahlah, kalau soal itu, saya dan beberapa teman-teman nggak akan mau melacurkan. Ingat ya tidak pernah mau melacurkan profesionalisme kami. Janganlah macam-macam itu ngomong," jelas Luhut.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat berjumpa wartawan di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (20/5). (VOA/Sasmito)

Kendati demikian, Luhut mengatakan aksi pada 22 Mei esok merupakan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Hanya, ia menegaskan pemerintah akan bertindak tegas jika menemukan pelanggaran hukum pada 22 Mei. Tidak terkecuali jika pelanggaran tersebut berasal dari pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Di samping itu, kata Luhut, pemerintah sudah berulangkali mengingatkan potensi ancaman terorisme terhadap massa aksi dan aparat keamanan. Menurutnya, peringatan tersebut tidak ada kaitannya dengan politik pemerintah. Namun, sejauh ini, Luhut menegaskan situasi di Indonesia masih aman. (sm/em)