Mariyuana, alias ganja, merupakan isu dengan opini publik yang hampir mencapai konsensus di Amerika. Tidak seperti isu-isu lain yang memecah belah Amerika secara politik, jajak pendapat menunjukkan bahwa 88 persen penduduk Amerika mendukung legalisasi ganja, setidaknya secara sebagian. Akan tetapi, para pegiat mengatakan tak satu pun kandidat capres AS memanfaatkan perubahan sikap warga AS tersebut.
Hampir tiga per empat penduduk Amerika tinggal di negara-negara bagian yang melegalkan penggunaan mariyuana, alias ganja, untuk kepentingan pengobatan. Separuh penduduk bahkan tinggal di daerah di mana ganja juga diizinkan dikonsumsi untuk tujuan rekreasi. Meski demikian, ganja seperti juga heroin dan LSD, masih menjadi zat ilegal di bawah undang-undang federal AS, karena dianggap sebagai obat-obatan yang tidak dapat digunakan secara medis dan berpotensi besar disalahgunakan.
Dengan mayoritas pemilih AS menganggap undang-undang federal itu perlu diubah, seharusnya isu ganja dapat menjadi peluang besar yang bisa dimanfaatkan kandidat capres Joe Biden dan Donald Trump, terutama di kalangan pemilih muda, kata Scotty Smart, pengelola komunitas kelompok keterlibatan sipil di New Georgia Project.
“Banyak orang yang tidak paham kebijakan. Banyak orang yang tidak tahu betapa kebijakan berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Menurut saya, ganja merupakan isu yang memicu dan merangsang perhatian generasi muda,” kata Scotty Smart.
Pada Festival Ganja Nasional dan konferensi tingkat tinggi kebijakan Washington awal April lalu, pendiri festival tersebut, Caroline Phillips, mengatakan baik Biden maupun Trump belum memenuhi janji mereka.
“Bagi keduanya, satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa rekam jejak mereka terkait ganja tidak konsisten dan tidak signifikan. Kita sudah mendengar janji-janji dari pemerintahan keduanya, tapi tak satu pun memenuhi janji-janji itu sepenuhnya,” jelasnya.
Di bawah Biden, Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat AS merekomendasikan pengubahan klasifikasi ganja ke kelompok narkoba yang lebih ringan, alih-alih melegalkan ganja seutuhnya.
“Kebijakan Gedung Putih saat ini soal ganja masih sedikit tidak jelas. Mereka telah memberi kami sinyal yang sangat positif bahwa mereka bersedia beralih ke legalisasi ganja, tapi kemungkinan besar hanya meringankan klasifikasinya. Kami pun belum melihat aksi nyata untuk merealisasikan janji mereka,” kata Caroline Phillips.
Pada 2018, Donald Trump, yang saat itu menjabat presiden, mengaku “mungkin” akan mendukung upaya untuk mengakhiri larangan penggunaan ganja secara federal dan menyerahkan kebijakan tersebut ke masing-masing negara bagian. Namun, legislasi itu tidak pernah disahkan Kongres AS.
Your browser doesn’t support HTML5
Dalam wawancaranya tahun lalu dengan Newsmax TV, Trump mengatakan bahwa penelitian menunjukkan ganja “menyebabkan kerusakan yang parah, namun, dari sudut pandang pemungutan suara, ganja merupakan hal yang cukup populer.”
“Rekam jejak Trump mengenai ganja sangat tidak konsisten. Kita telah mendengarnya mengatakan bahwa mereka yang menjual narkoba di pasar gelap harus dipenjara dan bahkan dihukum mati. Saya pikir itu retorika yang lebih mengerikan terkait masalah itu. Di sisi lain, kita juga pernah melihatnya memberikan grasi kepada orang-orang yang dipenjara karena masalah ganja,” kata Caroline Phillips.
Perubahan sikap pemilih AS terhadap ganja tercermin dalam jajak pendapat yang dilakukan Gallup, di mana pada tahun lalu sebanyak 70 persen penduduk dewasa mendukung legalisasi tanaman tersebut. Angka itu lebih dari dua kali lipat jumlah pada tahun 2000.
“Ini adalah isu yang semakin penting bagi pemilih, khususnya pemilih muda. Bagi para kandidat yang ingin unggul, baik di pemilihan presiden, kongres nasional, kongres negara bagian maupun lokal: menjadi risiko mereka apabila mereka mengabaikan isu ini,” jelas Morgan Fox, direktur politik Organisasi Nasional untuk Reformasi Undang-undang Ganja (National Organization for the Reform of Marijuana Laws).
Para pemilih muda yang tergerak oleh isu legalisasi ganja berharap pemerintahan Biden akan mengambil tindakan terkait mariyuana sebelum pemilu November mendatang. (rd/uh)