Seorang jenderal China yang memimpin pasukan khusus antiterorisme di Xinjiang telah dipromosikan untuk memimpin Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Hong Kong, demikian dilaporkan media pemerintah.
Penunjukan itu dilakukan sementara Beijing mengubah pusat bisnis internasional itu sesuai citra otoriternya sendiri setelah protes demokrasi besar-besaran yang kerap disertai kekerasan berlangsung pada tahun 2019.
Berdasarkan konstitusi mini kota itu, Hong Kong memiliki kepolisian sendiri, tetapi China telah mempertahankan barak-barak di sana sejak penyerahan kota itu pada tahun 1997, sewaktu pasukan kolonial Inggris keluar dari Hong Kong.
UU keamanan nasional baru juga telah memberdayakan aparat keamanan China daratan untuk beroperasi secara terbuka di Hong Kong.
Kantor berita resmi China Xinhua hari Minggu mengumumkan bahwa Mayjen Peng Jingtang, deputi kepala staf Pasukan Kepolisian Bersenjata Rakyat, telah diangkat sebagai komandan garnisun Hong Kong oleh Presiden Xi Jinping.
Di antara sedikit detail yang dirilis media pemerintah mengenai karier Peng adalah posisi sebelumnya sebagai kepala staf Korps Polisi Bersenjata di Xinjiang, bagian dari pasukan polisi paramiliter China.
Tiga tahun silam Reference News, cabang dari Xinhua, melaporkan bahwa pasukan khusus baru yang disebut Komando Elang Gunung telah dibentuk di Xinjiang “untuk kebutuhan antiterorisme di kawasan itu dan di seluruh China.”
Peng dikutip dalam laporan itu sebagai pemimpin pasukan tersebut.
“Setiap peluru kami diarahkan di medan tempur,” kata Peng yang dikutip media, selain pernyataannya yang mengungkapkan bahwa amunisi yang digunakan Elang Gunung dalam sesi pelatihan selama satu tahun jumlahnya tiga kali lipat daripada yang digunakan unit-unit lainnya.
China telah melakukan tindakan keamanan keras di Xinjiang dalam beberapa tahun ini setelah kerusuhan etnis di ibu kota disusul oleh serangan militan Uighur.
Pengerahan pasukan paramiliter serta pemasangan sistem pengintaian besar-besaran dilakukan untuk menumpas apa yang disebut Partai Komunis yang berkuasa sebagai ekstremisme dan separatisme Islam di kawasan.
Para aktivis mengatakan sedikitnya satu juta warga Uighur dan warga yang kebanyakan minoritas Muslim lainnya, telah ditahan di kamp-kamp Xinjiang bersamaan dengan kampanye disengaja untuk mengasimilasi agama, bahasa dan budaya kelompok minoritas itu.
Washington menyebut tindakan keras itu sebagai genosida.
Setelah semula membantah eksistensi kamp-kamp di Xinjiang, China kemudian membelanya sebagai pusat-pusat pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi daya tarik ekstremisme Islam. Beijing membantah terjadinya genosida.
Peng menggantikan pendahulunya, Chen Daoxiang, yang sudah mencapai usia pensiun. [uh/ab]