Pembayaran lebih dari 10 triliun yen ($68 miliar) dana pemerintah untuk pembersihan dan kompensasi bagi bencana PLTN Fukushima Daiichi telah ditunda, kata pemerintah Jepang.
Dewan Audit pemerintah mengatakan dalam laporan yang dilansir hari Senin bahwa penundaan itu bersumber dari kesulitan teknis dan kondisi keuangan Tokyo Electric Power Co. Holdings (TEPCO) yang memburuk. Dewan mengatakan keseluruhan proses itu mungkin akan memerlukan waktu lebih dari 40 tahun.
PLTN itu mengalami tiga kehancuran setelah gempa bumi dan tsunami 2011, memancarkan radiasi yang mencemari daerah-daerah sekitarnya dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi.
Pendanaan untuk 11 tahun pertama bencana itu telah mencapai hampir separuh dari perkiraan biaya total TEPCO, 22 triliun yen ($150 miliar) untuk proyek puluhan tahun tersebut.
Dewan Audi mengatakan bahwa hingga April, pemerintah telah memberikan 10,2 triliun yen ($70 miliar) pinjaman tanpa bunga untuk TEPCO bagi pembersihan PLTN, dekontaminasi lingkungan sekitarnya dan kompensasi bagi orang-orang yang terdampak bencana di sana.
Pemerintah telah menanggung biaya awal kompensasi dengan uang pinjaman dari beberapa lembaga keuangan. TEPCO membayar kembali utang itu dengan pendapatannya, termasuk dari tagihan listrik.
FILE - Para petugas mengenakan pakian hazmat, bekerja di dalam fasilitas dengan peralatan untuk menghilangkan bahan radioaktif dari air yang terkontaminasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di kota Okuma, timur laut Jepang, Kamis, 3 Maret, 2022. (AP/Hiro Komae, File)
Menurut Dewan Audit, pemerintah meningkatkan batas pendanaannya menjadi 13,5 triliun yen ($92 miliar) dari sebelumnya 9 triliun yen ($61 miliar) sebagai antisipasi biaya yang lebih tinggi. Biaya pembersihan didanai oleh obligasi pemerintah, sehingga kenaikan atau penundaan akan menambah utang publik.
Kewajiban pembayaran kembali TEPCO dipangkas menjadi 40 miliar yen ($270 juta) per tahun dari semula 70 miliar yen ($470 juta) per tahun. Dalam skenario kasus terburuk, akan perlu waktu 42 tahun bagi TEPCO untuk mengembalikan sepenuhnya biaya itu, kata Dewan Audit mengutip perkiraannya sendiri.
Penilaian kerusakan dan rincian puing-puing yang meleleh di dalam reactor secara teknis sangat berat dan puluhan gugatan hukum dapat meningkatkan jumlah kompensasi yang perlu dibayar.
TEPCO menghadapi masalah lain di luar bebannya untuk menonaktifkan PLTN yang rusak itu dan membayar kompensasi.
Rencana pengoperasian dua dari tujuh reaktor di PLTN-nya di Kashiwazaki-Kariwa di Jepang Utara tertunda oleh masalah teknis dan keselamatan, sehingga TEPCO mengoperasikan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memenuhi permintaan energi. Biaya bahan bakar yang meningkat juga menambah bebannya. [uh/ab]