Jepang dikecam negara-negara tetangganya di Asia karena membentuk sebuah kelompok untuk memverifikasi keakuratan wawancara 20 tahun lalu terhadap sejumlah perempuan yang mengaku menjadi budak seks sebelum dan selama perang.
Jepang mengatakan, Senin, negara itu tidak berencana mengubah pernyataan permintaan maafnya pada tahun 1993 atas sistem prostitusi paksa untuk militernya pada Perang Dunia Kedua, namun akan terus mengevaluasi sebuah studi yang menjadi dasar kontroversi itu.
Jepang dikecam negara-negara tetangganya di Asia karena membentuk sebuah kelompok yang ditugaskan memverifikasi keakuratan wawancara yang dilakukan 20 tahun lalu terhadap sejumlah perempuan yang mengaku menjadi budak seks sebelum dan selama perang itu.
Para sejarawan mengatakan puluhan ribu perempuan bekerja sebagai budak seks, yang disebut wanita penghibur di Jepang. Sejumlah warga Jepang telah lama bersikukuh bahwa para perempuan di rumah-rumah bordil itu bekerja secara sukarela sebagai pelacur, bukan budak seks.
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan kepada wartawan Senin (10/3), pemerintahnya tidak memiliki rencana mengubah pernyataan maaf resminya, yang disebut pernyataan Kono - sesuai dengan nama Yohei Kono, juru bicara pemerintah Jepang ketika penyataan maaf itu dikeluarkan. Namun, ia mengatakan pemerintahnya akan melanjutkan evaluasi yang mendukung pernyataan kontroversial itu.
Jepang dikecam negara-negara tetangganya di Asia karena membentuk sebuah kelompok yang ditugaskan memverifikasi keakuratan wawancara yang dilakukan 20 tahun lalu terhadap sejumlah perempuan yang mengaku menjadi budak seks sebelum dan selama perang itu.
Para sejarawan mengatakan puluhan ribu perempuan bekerja sebagai budak seks, yang disebut wanita penghibur di Jepang. Sejumlah warga Jepang telah lama bersikukuh bahwa para perempuan di rumah-rumah bordil itu bekerja secara sukarela sebagai pelacur, bukan budak seks.
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan kepada wartawan Senin (10/3), pemerintahnya tidak memiliki rencana mengubah pernyataan maaf resminya, yang disebut pernyataan Kono - sesuai dengan nama Yohei Kono, juru bicara pemerintah Jepang ketika penyataan maaf itu dikeluarkan. Namun, ia mengatakan pemerintahnya akan melanjutkan evaluasi yang mendukung pernyataan kontroversial itu.