Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, dalam KTT luar negeri pertamanya sejak menjabat bulan lalu, sepakat dengan sejawatnya dari Vietnam untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk menghadapi pengaruh China yang semakin meluas di kawasan itu.
Dalam pembicaraan di Hanoi, Senin (19/10), Suga dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc menetapkan kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang mengekspor peralatan dan teknologi pertahanan ke Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang memang berusaha mewujudkan kesepakatan-kesepakatan seperti itu untuk meningkatkan hubungan dengan Asia Tenggara dan mempertahankan keberlangsungan industri pertahanannya.
Suga mengatakan, lawatan empat hari ke Vietnam dan kemudian Indonesia, merupakan langkah penting untuk mewujudkan kerjasama ekonomi dan keamanan multilateral dalam menghadapi kekuatan China yang kian berkembang dan melindungi jalur-jalur laut di wilayah-wilayah sengketa di Laut China Selatan.
BACA JUGA: Buktikan Solidaritas dengan AS, PM Baru Jepang Rencanakan Lawatan ke Asia“Vietnam penting dalam mewujudkan visi kami mengenai 'Kawasan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.' Vietnam adalah mitra berharga kami,” kata Suga pada konferensi pers setelah pertemuannya dengan Phuc. "Jepang sebagai negara Indo-Pasifik akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan kestabilan kawasan.”
Phuc mengatakan, perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan harus dilindungi oleh aturan hukum, dan tidak dilakukan secara sepihak dengan paksa dan ancaman. “Vietnam menghargai Jepang, salah satu kekuatan utama dunia, yang secara aktif berusaha memelihara perdamaian dan kestabilan di kawasan, dan di dunia,” kata Phuc.
Jepang telah menjalin kesepakatan transfer peralatan militer dengan banyak negara, termasuk AS, Inggris dan Malaysia. Vietnam adalah mitra ke-12nya. Jepang mencabut sebagian larangannya terkait transfer peralatan dan teknologi militer pada 2014 sebagai bagian dari usaha mantan perdana menteri Shinzo Abe untuk membangun kemampuan pertahanan Jepang.
Suga dan Phuc juga menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama dalam bidang ekonomi dan pertahanan, termasuk penanggulangan terorisme. Kedua pihak sepakat melonggarkan larangan masuk dan membuka kembali layanan penerbangan. Layanan udara antara kedua negara selama ini sangat diperketat karena pandemi, namun kedua pihak sama-sama berhasil mengendalikan wabah Covid-19. [ab/ka]