Banyak hal yang belum diselesaikan oleh Presiden Joe Biden sejak masa jabatan pertamanya dan ia ingin ia melanjutkannya jika terpilih kembali tahun depan.
Ini adalah visi yang jauh berbeda bagi Amerika Serikat dibandingkan dengan yang dicanangkan calon terdepan Partai Republik Donald Trump dalam kampanyenya sendiri.
Biden ingin memperluas tunjangan untuk penitipan anak, perguruan tinggi negeri setempat, dan obat resep bagi warga AS. Partai Demokrat juga berupaya melindungi hak pilih dan memulihkan akses nasional pada aborsi.
Jika Biden menang pada tahun 2024, ia mungkin akan menghadapi tantangan politik yang sama seperti yang ia hadapi pada masa jabatan pertamanya, termasuk tentangan Partai Republik yang kuat di Gedung Capitol atau DPR.
Biden telah meraih kemenangan bipartisan dalam proyek infrastruktur dan pendanaan publik untuk industri cip komputer dalam negeri. Namun Partai Demokrat perlu meraih mayoritas suara di DPR dan Senat untuk membuka jalan bagi sisa rencananya.
BACA JUGA: Biden Siap Dorong China Pulihkan Hubungan Militer dengan AS“Kami akan menyelesaikan pekerjaan sebanyak yang bisa diselesaikan pada tahun depan,” kata Bruce Reed, wakil kepala staf Biden. "Dan menyelesaikan sisanya setelah itu."
Rencana Biden mahal dan ia tidak ingin menambah defisit, jadi itu artinya ia ingin menaikkan pajak bagi orang kaya.
Ia telah berhasil menerapkan pajak minimum 15% pada perusahaan dengan pendapatan tahunan di atas $1 miliar.
Biden telah mengusulkan kenaikan tarif pajak tertinggi menjadi 39,6%, tarif pajak perusahaan besar menjadi 28%, dan pajak pembelian kembali saham menjadi 4%.
Ia menginginkan pajak minimum sebesar 25% bagi orang-orang terkaya di Amerika Serikat, sebuah pajak yang tidak hanya diterapkan pada pendapatan namun juga keuntungan modal yang belum terealisasi.
Gagasan tersebut, yang Biden sebut sebagai “pajak penghasilan minimum miliarder,” terbukti sulit diterapkan, bahkan untuk pengajuannya ke Kongres, mengingat penolakan Partai Republik terhadap pajak yang lebih tinggi. [my/lt]