Jokowi: ASEAN Tak Akan Tersandera Konflik Myanmar

Presiden Joko Widodo berbicara pada konferensi pers usai penutupan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Kamis 7 September 2023. (Reuters/Willy Kurniawan)

KTT ASEAN ke-43 resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo hari Kamis (7/9). Tongkat keketuaan ASEAN pun telah diserahkan kepada Laos. Sayangnya, konflik di Myanmar menjadi pekerjaan rumah yang masih belum dapat diselesaikan.

Presiden Joko Widodo menegaskan ASEAN tidak akan tersandera oleh konflik berkepanjangan Myanmar, tetapi juga tidak akan meninggalkan Myanmar sendiri. Ia menggarisbawahi upaya untuk membantu menyelesaikan konflik di negara tersebut.

“Memang untuk menciptakan perdamaian butuh waktu yang panjang, tetapi tidak apa, kita harus terus melakukan , kita harus terus berjuang dan ASEAN tidak akan tersandera oleh isu Myanmar. Kapal ASEAN harus terus melaju untuk mewujudkan perdamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran,” ungkap Jokowi.

Dalam KTT ASEAN ini Jokowi selalu menekankan kepada para pemimpin anggota negara ASEAN dan negara mitra yang hadir untuk senantiasa bertanggung jawab menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan tidak menimbulkan konflik serta ketegangan baru dan harus terus berupaya menciptakan ruang dialog.

BACA JUGA: Jokowi Minta AS, China, dan Rusia Hindari ‘Perang Baru’

“Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik menarik di tempat lain. Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur. Dunia ini butuh jangkar , butuh penetral, dan saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini ASEAN telah berada pada track yang benar untuk bisa menjalankan peran tersebut menjadi kontributor stabilitas dan perdamaian serta menjadi epicentrum of growth,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan berbagai kerja sama ekonomi yang telah dihasilkan selama KTT ke-43 ini. Baik dengan sesama negara anggota, maupun dengan negara mitra; salah satunya adalah East Asia Summit (EAS) Leaders’ Joint Statement mengenai epicentrum of growth.

“Sekali lagi, ini bukan proses yang mudah. Tarik menarik geopolitik yang sangat kental, mengingatkan saya seperti saat G20 di Bali, tapi alhamdulilah Konsensus tercapai,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo berfoto bersama jurnalis setelah konferensi pers usai KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-43 di Jakarta Kamis, 7 September 2023. (Adek Berry/AFP)

Kesepakatan lain yang juga berhasil dicapai adalah terkait pengembangan baterai kendaraan listrik, percepatan pelaksanaan regional cross border payment dan local currency transaction, serta 90 proyek dengan nilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat yang menurut Jokowi merupakan hal kongkret yang sangat bermanfaat bagi rakyat ASEAN.

“Di tengah rivalitas dan ketegangan geopolitik, dunia ini butuh poros agar tetap berputar pada jalurnya. dan ASEAN punya potensi besar untuk itu, karena pertumbuhan kita di ASEAN di atas rata-rata dunia, boinus demografi juga ada, stabilitas politik juga terjaga, dan saya melihat, menjadi tugas Indonesia bersama negara ASEAN lainnya memastikan bahwa kapal AEAN harus terus berlayar,” tambahnya.

Pengamat: Menyelesaikan Konflik Myanmar Bukan Perkara Mudah

Pengamat ASEAN di BRIN Siswanto mengungkapkan konflik Myanmar yang tidak selesai di tangan keketuaan Indonesia sangat dipahami karena hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Menurutnya, Laos sebagai ketua ASEAN selanjutnya harus mampu melanjutkan berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia sebelumnya.

“Terkait masalah Myanmar piijakan kita kan tetap 5PC (five point concensus atau konsensus lima point.red) di mana perlunya ada suatu komunikasi antara pemerintah yang berkuasa, dengan yang berlawanan dan perlindungan HAM dan itu akan tetap menjadi pegangan ASEAN. Kemudian ya tugasnya Laos untuk menindaklanjuti. dan memang tidak gampang karena di satu sisi ada pelanggaran HAM, di sisi lain Myanmar merasa menang karena sudah dapat dukungan dari China, ibaratnya kalau (ditnggalkan) ASEAN pun China akan tetap membantu,” kata Siswanto.

BACA JUGA: Jokowi: Butuh Usaha Taktis dan “Extraordinary” untuk Implementasikan Lima Poin Konsensus Myanmar 

Terkait berbagai kesepakatan di bidang ekonomi yang dicapai dalam KTT ASEAN kali ini, tambahnya, harus dilihat dan dikawal lebih lanjut. Pasalnya situasi ekonomi dan geopolitik global yang belum menentu bisa menjadi menghambat impelementasi kerja sama tersebut.

“Saya kira hanya in ikan baru sebatas komitmen dan untuk implementasinya tentu saja ini sesuatu yang masih harus wait and see. Sekarang para investor di dunia pun posisinya semacam itu, belum berani serta merta berinvestasi di satu kawasan. dan Posisi Laos adalah menindaklanjuti apa yang sudah dirintis oleh Indonesia di keketuaan ASEAN sebelumnya,” jelasnya.

Pengamat: Laos Dinilai Tak Akan Mampu Selesaikan Konflik Myanmar

Sementara, Adriana Elisabeth pengamat ASEAN dari LIPI menilai bahwa krisis Myanmar tidak akan terselesaikan ditangan Laos karena ketergantungan negara itu pada China.

“Laos juga sangat tergantung kepada investasi China. Myanmar juga dekat dengan China. Jadi saya malah melihat Laos agak susah mengintervensi. Artinya mungkin sebagai sesama negara yang memiliki kepentingan mendapatkan investasi dari China mereka akan lets say akur saja, atau anggap tidak ada. karena bagaimanapun investasi atau ekonomi secara keseluruhan tetap menjadi priortas negara ASEAN. Kalau ada investasi yang diberikan dan kongkret pasti mereka tidak akan terlalu menggungat China. Sementara China punya kepentingan di Myanmar dan Laos, jadi konflik Myanmar tidak akan selesai menurut prediksi saya,” ungkap Adriana.

Your browser doesn’t support HTML5

Jokowi: ASEAN Tidak Akan Tersandera Konflik Myanmar

Brunei Darussalam, Kamboja dan Indonesia yang secara berturut-turut menjadi ketua ASEAN sejak tahun 2021, masih belum berhasil menyelesaikan krisis di Myanmar meskipun telah mengupayakan berbagai cara. Data terbaru Juni lalu menunjukkan lebih dari enam ribu orang telah tewas dan 2.300-an lainnya ditangkap sejak kudeta militer 1 Februari 2021 lalu. Enam puluh tujuh persen warga sipil yang menjadi korban tewas adalha karena pembunuhan bermotif politik. [gi/em]