Presiden Joko Widodo mengapresiasi tingginya minat investor Singapura untuk menanamkan modalnya dalam mega proyek pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Saya menyambut baik beberapa hasil Leaders Retreat ini. Yang pertama besarnya minat investor Singapura untuk pembangunan IKN Nusantara,” ungkap Jokowi dalam pernyataan pers bersama PM Lee, di Singapura, Kamis (16/3).
Jokowi menjelaskan, Leaders Retreat kali ini menghasilkan 20 letter of interest (LOI) dari pihak swasta Singapura yang ingin berinvestasi di IKN.
Dalam kesempatan yang sama PM Lee mengatakan bahwa ia dan Jokowi berdiskusi cukup panjang mengenai proyek pembangunan IKN t. Lee menyatakan bahwa pihak Singapura mendukung visi pembangunan IKN. Untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang hijau dan cerdas, Singapura siap berbagi pengetahuan terkait riset dan pengembangan.
Selain itu, katannya, pemerintahnya juga akan senantiasa mendorong pihak swasta Singapura untuk berinvestasi di IKN, yang salah satunya diwujudkan dengan penyelenggaraan forum investor pada Mei 2023. “Untuk menunjukkan kepada mereka apa yang ditawarkan Nusantara dan untuk menarik minat mereka dalam proyek ini, kami akan mendorong pengusaha dan perusahaan singapura untuk berpartisipasi dalam hal ini,” ungkap PM Lee.
Salah Strategi
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan, banyaknya LOI tidak menunjukkan bahwa proyek IKN sangat diminati. Para investor, baik lokal maupun internasional, masih menunggu hasil pemilu tahun 2024.
“Sering kali yang diangkat ada sekian puluh atau ratus LOI, tapi harus dibuktikan dengan actual investment commitment. Ini yang bisa dikatakan sampai dengan hari ini tidak terbukti. Dan jangan lupa ada dua persoalan mendasar. Satu, bagaimana terutama investor lokal itu berminat? Artinya kalau memang banyak yang berminat mestinya di tahap sekarang 2023-2024 itu rebutan, dalam konteks (investor) lokal atau nasional,” kata Nirwono.
Your browser doesn’t support HTML5
Hingga saat ini, katanya, belum ada investor kakap nasional yang benar-benar menanamkan modalnya dalam pembangunan IKN.
“Ini menjadi penentu yang di Singapura. Bagaimana investor di Singapura, bahkan negara-negara lain, mau benar-benar melakukan pembangunan di situ, kalau investor nasional (saja) masih menunggu. Dia juga akan berhitung, kalau (investor) kelas kakap nasionalnya saja masih dalam tanda petik, alias ragu-ragu, apalagi investor asing, ” jelasnya.
Nirwono juga mengatakan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2023 terkait pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN tidak cukup berhasil meyakinan investor untuk berinvestasi di calon ibu kota baru Indonesia tersebut.
Menurutnya, strategi yang digelar pemerintah dalam mempromosikan pembangunan IKN Nusantara tidak tepat. Ia melihat sejauh ini, pemerintah kerap mempromosikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Padahal, menurutnya, seperti halnya di negara-negara lain sebuah kota pemerintahan cenderung tidak menarik di mata investor karena kurang memperhitungkan kepentingan komersial.
IKN, kata Nirwono, terdiri dari sembilan wilayah perkotaan (WP), termasuk KIPP. Ia mengatakan, pemerintah seharusnya lebih mempromosikan delapan WP lainnya.
“Kita bisa berkaca dari paling dekat seperti Canberra, Putra Jaya, dimana fungsi utamanya pemerintahan. Dan terbukti kota-kota seperti itu tidak menggiurkan buat investor. Kalaupun investor mau membangun di situ, itu karena dibayar oleh pemerintah. Tidak hanya BUMN yang dalam tanda petik terpaksa bangun, tapi kalau pengembang swasta mau bangun itu kan yakin pasti dibayar oleh pemerintah, artinya bebannya di APBN. Cara pandangnya tadi itu yang perlu disamakan,” katanya.
Kerjasama Bilateral
Dalam pertemuan bilateral kali ini, kedua pemimpin negara juga membahas kerja sama di berbagai bidang. Menurut Jokowi terdapat sejumlah kemajuan kerja sama sejak pertemuan terakhir yang dilakukan di Kabupaten Bintan, Riau, tahun lalu.
“Banyak kemajuan yang telah kita lakukan sejak pertemuan kita di Bintan, Januari 2022. Investasi Singapura ke Indonesia naik 40 persen dan volume perdagangan kita juga naik 25 persen,” ungkap Jokowi.
Jokowi menjelaskan keduanya telah menyelesaikan tiga perjanjian dalam bidang politik, hukum dan keamanan, yakni persetujuan flight information region (FIR), perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kerja sama pertahanan. Guna memperkuat implementasi perjanjian tersebut, Presiden Jokowi dan PM Lee pun menyepakati sejumlah hal yang harus segera ditindaklanjuti.
“Memperbarui MoU antarkejaksaan, menyelesaikan MoU antarkepolisian untuk pemberantasan kejahatan lintas batas, kemudian membentuk _defence cooperation committee,_ dan membuat aturan teknis pelaksanaan perjanjian FIR pertahanan dan ekstradisi,” jelasnya.
Jokowi juga menyambut baik reaktivasi patroli laut bersama dalam rangka memperkuat keamanan maritim kedua negara.
Pada kesempatan yang sama, PM Lee juga menyambut baik ratifikasi ketiga perjanjian yang telah dibahas dalam waktu yang cukup lama itu. Ia pun mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dalam mendukung setiap proses tersebut.
“Saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan para menterinya atas kepemimpinan dan dukungan, serta kerja kerasnya untuk meratifikasi kesepakatan-kesepakatan tersebut,” kata PM Lee. [gi/ab]