Rencana pemerintah untuk mengimpor beras hingga 1,5 juta ton pada tahun ini menuai protes, terutama kalangan petani. Pasalnya rencana impor beras tersebut muncul menjelang musim panen raya pada akhir Maret hingga April nanti.
Meskipun menuai polemik, Presiden Joko Widodo tidak berencana untuk menghentikan impor beras. Ia hanya memastikan hingga Juni nanti tidak akan ada impor beras yang masuk ke Indonesia. Tambahnya, sudah hampir tiga tahun Indonesia tidak pernah mengimpor beras.
“Dan saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (26/3).
Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021. (biro Setpres).
Ia pun menegaskan sampai detik ini belum ada beras impor yang masuk ke Indonesia. Beras petani pun, katanya akan diserap oleh Perum Bulog. Terkait hal ini, ia akan segera perintahkan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggarannya.
“Saya tahu, kita memasuki masa panen, dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras, ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” tegas Jokowi.
Petani Berharap Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras
Sebelumnya kepada VOA beberapa waktu lalu, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN), Suryo Wiyono mengungkapkan wacana pemerintah untuk mengimpor beras hingga 1,5 juta ton menjelang musim panen raya sangat tidak masuk akal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), katanya, stok beras dari musim panen raya yang akan dimulai pada akhir Maret nanti sangat memadai
BACA JUGA: Petani Harap Pemerintah Batalkan Wacana Impor BerasMenurut Suryo, wacana impor beras juga sudah menjatuhkan harga psikologis gabah petani di pasaran.
“Kalau sebelumnya kan sampai Rp4.200 per kg (harga gabah petani). Sekarang ini setelah ada berita itu langsung jadi Rp3.400-Rp3.700 per kg. Yang di Kudus, Subang, Indramayu sudah turun setelah ada berita ini,” ungkap Suryo.
Ia mengatakan, kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2018 lalu bisa dimaklumi oleh petani karena adanya serangan hama wereng yang sangat besar pada 2017. Namun pada 2021, ia memastikan bahwa produksi gabah dari petani di seluruh Indonesia berjalan lancar tanpa ada hambatan apa pun.
Seorang petani mengenakan masker saat memilah gabah di tengah pandemi COVID-19 di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 2 Mei 2020. (Antara Foto / Budi Candra Setya / via REUTERS).
Ia berharap pemerintah membatalkan wacana impor beras pada tahun ini. Suryo juga ingin pemerintah turun ke lapangan untuk memastikan fakta dan keadaan yang sebenarnya bahwa memang stok beras masih akan terpenuhi dari produksi nasional tanpa harus melakukan impor.
“Tidak ada alasan yang masuk akal bagi petani, ini mah sama dengan menyakiti hati petani, didorong produksi, pahlawan pangan, tapi petaninya gak pernah dipikirin. Kalau petani kita menuntutnya dibatalkan saja, lihat dan cek produksi padi di lapangan, pakai quick count, artinya se-Indonesia dilihat 30 tempat produksi padi seperti apa, normal apa tidak, kalau normal atau di atasnya berarti kan tidak perlu,” tuturnya.
Kemendag: Belum Tentu Pemerintah Akan Impor Beras
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa kebijakan impor beras tidak akan menghancurkan harga gabah petani. Menurutnya, selama bertahun-tahun harga gabah kering giling petani tidak pernah turun sama sekali meskipun pemerintah melakukan impor beras.
Mendag Muhammad Lutfi. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
“Saya akan kerjakan ini seadil mungkin, searif mungkin, sebijaksana mungkin dan percayalah bahwa tidak ada niat pemerintah untuk menghancurkan harga petani terutama ketika sedang panen raya,”ungkap Lutfi di Jakarta, Senin (15/3).
Ia menjelaskan langkah impor beras diambil untuk menjaga cadangan stok beras nasional dan menstabilkan harga di pasaran. Berdasarkan angka ramalan produksi beras nasional dari BPS pada tahun ini jumlahnya naik dari tahun lalu menjadi 31,33 juta ton. Namun, angka ramalan tersebut bisa turun dan naik, tergantung dari beberapa faktor seperti faktor cuaca.
“Tahun 2018 pemerintah memutuskan impor untuk iron stock (cadangan) Bulog setidaknya 500.000 ton, tahu berapa yang kita impor pada tahun 2018? Nol. Kenapa? Karena ternyata penyerapan daripada petani itu tinggi dan tidak mengharuskan Bulog untuk impor, psikisnya di situ,” jelasnya. [gi/ab]