Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/7) Presiden Joko Widodo mengatakan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia memprediksi Indonesia akan masuk kepada kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China. Mereka juga memprediksi ekonomi global akan tumbuh positif pada tahun depan.
Meski begitu, Jokowi tetap mengingatkan bahwa situasi perekonomian global masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Maka dari itu, ia menginstruksikan semua pihak untuk tetap waspada dan selalu mengantisipasi hal ini. Salah satu antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah adalah dengan memperlebar lagi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
“Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor, terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan dan juga percepatan transformasi digital,” ungkap Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menekankan walaupun tengah menghadapi situasi sulit pada masa pandemi, agenda-agenda penting lainnya tidak boleh dilupakan. Salah satunya, berusaha keluar dari jebakan predikat negara berpenghasilan menengah.
“Sejak Juli, 1 Juli 2020 kita tahu semuanya Indonesia telah masuk meraih predikat pada upper middle income country. Namun kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang,” imbuhnya.
Fokus Pemulihan Ekonomi Nasional, Defisit APBN 2021 Diperlebar Lagi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memperlebar defisit APBN 2021 menjadi 5,2 persen. Sebelumnya, dalam postur APBN 2021 yang telah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI defisit diperlebar menjadi 4,17 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Namun dalam catatan kesimpulan pembicaraan awal tersebut, DPR juga indikasikan defisit untuk tahun depan bisa dinaikkan menjadi 4,7 persen dari PDB. Di dalam sidang kabinet pagi ini Presiden telah putuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR, lebih tinggi dari 4,7 persen,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Ani ini dalam telekonferensi pers.
Dengan defisit tersebut, katanya, pemerintah akan memiliki cadangan belanja senilai Rp179 triliun. Presiden Jokowi, kata Ani, akan memprioritaskan belanja pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama, menurut Ani,adalah meningkatkan ketahanan pangan, sementara yang kedua adalah membangun kawasan industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Your browser doesn’t support HTML5
Jokowi Putuskan Defisit APBN 2021 Diperlebar Jadi 5,2 Persen
“Ketiga, information and communication technology (ICT) agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Tidak lupa Jokowi juga menekankan prioritas belanja harus difokuskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, terutama dalam penanganan Covid-19 dan juga dukungan untuk pembiayaan vaksin.
Pemerintah berharap, belanja tersebut dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Ini adalah tugas yang harus kami lakukan segera, karena Presiden akan segera sampaikan rancangan APBN 2021 secara formal nanti di DPR. Kita tidak akan sampaikan secara detail hari ini, karena memang kita tunggu dalam 14 hari ke depan akan kami sampaikan ke DPR dan akan kami sampaikan ke media mengenai rancangan itu,” paparnya.
Defisit APBN Melebar, Rasio Utang Bisa Dekati 40 Persen
Ani mengakui dengan adanya pelebaran defisit APBN ini, utang negara pun akan semakin menumpuk. “Kami akan melakukan pengelolaan dari outstanding utang secara hati-hati. Karena defisit meningkat, debt to GDP ratio kita bisa mendekati 40 persen," ujarnya.
Pemerintah, katanya akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang diperkirakan memberikan dampak stabilitas kepada Surat Berharga Negara (SBN). Ia mengatakan pemerintah tetap mengandalkan penerbitan SBN, baik domestik maupun global, konvensional dan syariah, serta retail dan non retail.
Akibat Pandemi, Angka Pengangguran Bertambah 3,7 Juta
Kepala Bapppenas Suharso Monoarfa mengatakan pandemi telah menghantam keras berbagai sektor usaha. Akibatnya jumlah pengangguran meningkat 3,7 juta orang dan jumlah totalnya kini melampaui 10 juta orang.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Foto: Biro Setpres)
“Angka pengangguran hari ini cukup lumayan kenaikannya sekitar 3,7 juta dalam hitungan Bappenas. 3,7 juta sebuah angka yang relatif besar. Karena sekarang itu kita kira (angka pengangguran) sekitar 7 jutaan. Jadi dengan 3,7 juta artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50 persen dari yang ada. Ini yang akan kita pulihkan,” ungkap Suharso,
Keputusan pelebaran defisit pada tahun depan ini, ujar Suharso utamanya dilakukan untuk mencegah agar angka kemiskinan dan pengangguran tidak bertambah lebih banyak lagi.
“Maka desain program yang akan kita lakukan adalah terhadap pekerjaan-pekerjaan atau program-program atau kegiatan-kegiatan prioritas yang bisa memulihkan ekonomi. Dalam kaitan ini adalah mencegah turunnya laju pertumbuhan ekonomi, turunya angka kesempatan. Dan sebaliknya kita ingin memberikan peluang yang luas terhadap kenaikan kesempatan kerja,” jelasnya.
Kasus Corona di Indonesia Capai 102.051
Kasus Covid-19 masih terus bertambah sampai hari ini. Berdasarkan data dari yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa (28/7), Indonesia kini memiliki 102.051 kasus Covid-19, setelah ada penambahan 1.748 kasus baru hari ini.
Selain itu, dilaporkan ada 2.366 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 60.539. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 63 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 4.901. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 46.648. [gi/ab]