Presiden Joko Widodo menargetkan setidaknya produk-produk dari 30 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bisa menghiasi berbagai market place, atau platform digital pada tahun 2024 nanti. Dengan berbagai potensi yang ada, ia yakin target ini akan bisa tercapai.
“Saya titip agar dalam rakornas ini, bisa dipastikan jumlah UMKM kita yang on boarding digital, yang masuk ke market place, yang masuk ke platform digital tahun 2022 ini, harus mencapai target 20 juta minimal, dan meningkat 24 juta di tahun 2023, dan 30 juta 2024. Ini target, kalau semua kerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan saya yakin Insya Allah semuanya bisa melakukan,” ungkap Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/3).
Lanjutnya, pandemi COVID-19 yang telah berjalan dua tahun, ternyata tidak menghalangi sektor UMKM ini untuk terus tumbuh dan berkembang. Jokowi mencatat, selama pandemi ada sekitar 17,5 juta UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem digital. Capaian ini, katanya, tentu saja tidak cukup. Para pelaku UMKM tersebut, ujar Jokowi, harus terus didorong untuk bisa memanfaatkan teknologi digital agar kelak bisa menjadi bagian dari rantai pasokan nasional dan global.
Selain itu, Jokowi juga ingin agar jumlah koperasi modern berbasis digital juga terus ditingkatkan menjadi 500 di tahun 2024 mendatang. Tahun ini, tercatat jumlah koperasi baru mencapai 250.
Jokowi mengakui, guna mencapai target ini, banyak hal yang harus diperbaiki mulai dari hulu sampai ke hilir. Maka dari itu, dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional 2021-2024, ia yakin akan semakin banyak wirausaha muda baru, produktif, kreatif lahir dan siap memajukan UMKM tanah air dan bisa bersaing di pasar global.
“Saya minta, kepada jajaran pemerintahan di pusat sampai ke daerah, untuk bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha, perizinan harus terus dipermudah, akses terhadap permodalan juga harus diperluas, inovasi dan teknologi harus terus diperkuat, dan produk-produk UMKM kita harus semakin kreatif dan menarik,” tuturnya.
Jokowi juga ingin, pemerintah pusat dan daerah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para pelaku UMKM dengan lebih banyak lagi memberikan pelatihan keahlian baru, serta mengenal dan memanfaatkan teknologi yang bisa bermanfaat bagi pengembangan usaha.
“Pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat harus terus ditingkatkan. Kita harus memiliki basis data tunggal UMKM yang bisa menavigasi pengembangan UMKM agar lebih fokus, lebih terarah, dan berkelanjutan, dan membawa para pelaku usaha kecil, koperasi untuk semakin maju dan sejahtera,” jelasnya.
Presiden Jokowi bersama Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. (Biro Setpres RI)
Untuk terus memajukan UMKM, Jokowi juga menargetkan sebanyak satu juta UMKM bisa masuk ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun ini. Menurutnya, jajaran pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah hingga BUMN harus menggunakan produk dalam negeri dari para pelaku UMKM.
“Dan target satu juta UMKM untuk on boarding, untuk masuk ke E-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini. Ini penting sekali, saya sudah sampaikan kepada gubernur, walikota dan menteri, dirut BUMN, bahwa anggaran APBN, APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” tegasnya.
Potensi Ekonomi Digital
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan di tengah tantangan pandemi COVID-19, jumlah UMKM yang go digital tumbuh cukup pesat. Teten mencatat, pada 2020 lalu jumlah UMKM digital hanya mencapai 8 juta. Angka ini terus naik hingga mencapai 17,59 juta pada tahun ini.
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki (Biro Setpres RI)
“Ini 27 persen dari total populasi UMKM, atau 58 persen dari target 30 juta UMKM on boarding di ekosistem digital,” ungkap Teten.
Meski begitu, Teten menyatakan bahwa transformasi digital tidak semata-mata hanya sekedar menjajakan sebuah produk UMKM ke dalam sebuah platform digital. Menurutnya, transformasi digital ada sebuah usaha yang holistik, yang tidak hanya meliputi aspek pemasaran saja. Yang paling penting dalam transformasi digital ini, menurut Teten, adalah membangun ekosistem proses bisnis dari hulu ke hilir.
Di sisi lain, langkah pemerintah untuk terus mendorong UMKM go digital adalah karena besarnya potensi ekonomi digital tanah air yang diprediksi bisa mencapai Rp4.531 triliun. Maka dari itu, besar harapan Teten bahwa Rakornas ini akan bisa memunculkan para pahlawan digital, aggregator, enabler, konsolidator dalam pemanfaatan teknologi digital bagi koperasi dan UMKM serta bisa melakukan pendataan lengkap koperasi dan UKM sebagai fundamental basis data tunggal koperasi dan UMKM.
Tantangan dan Kendala
Pengamat Ekonomi CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan target pemerintah yang menginginkan 30 juta UMKM bisa go digital pada tahun 2024 masih realistis.
“Masih realistis kalau definisi untuk go digital adalah menggunakan internet untuk meningkatkan produktivitas dan produksi tentunya sangat visible karena sekarang jumlah UMKM sekitar 50-60 juta, jadi kalau 30 jutanya atau 50 persen go digital itu angka yang sangat mungkin,” ungkapnya kepada VOA.
Namun, ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk mencapai target tersebut. Pertama, katanya, dengan memperbaiki infrastruktur logistik yang sampai detik ini masih memerlukan biaya yang tinggi, terutama biaya logistik ke luar Pulau Jawa. Hal ini tentu saja menjadikan biaya pengiriman kepada konsumen menjadi relatif mahal.
BACA JUGA: BPS: Ekonomi Indonesia 2021 Tumbuh 3,69 Persen“Kedua, permasalahan soal skill SDM. Ini masalah klasik yang selalu muncul ketika bicara digitalisasi UMKM, karena untuk menembus misalnya market place dengan iklan yang bagus yang menarik minat banyak konsumen, tentunya harus memiliki skill talenta digital yang memadai. Ini membutuhkan training, kerja sama dengan perguruan tinggi, dengan perusahaan rintisan digital, sehingga mereka bisa memberikan pemberdayaan kepada pelaku usaha digital UMKM,” tuturnya.
Tantangan selanjutnya adalah masalah pembiayaan. Tranformasi digitalisasi ini, ujar Bhima, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah harus memberikan insentif berupa kemudahan akses permodalan khusus bagi UMKM yang telah go digital.
Lebih jauh, Bhima menjelaskan bahwa dengan semakin banyak UMKM yang go digital, perekonomian tanah air akan semakin terdongkrak. Apalagi sebanyak 97 persen tenaga kerja di tanah air merupakan pekerja yang bekerja di sektor UMKM.
“Multiplayer effect-nya banyak. Bayangkan kalau UMKM di sebuah daerah bisa go digital ia akan menarik sektor logistik, dia akan menarik sektor penyedia bahan baku, dan juga akan menarik sektor-sektor mikro lainnya seperti pengadaan untuk kemasan, dan itu meningkat ketika UMKM juga mengalami digitalisasi,” pungkasnya. [gi/ab]