Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar tidak boleh ada intervensi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024.
Ia pun mengaku heran dengan banyaknya tudingan bahwa pemerintah ingin mengintervensi proses demokrasi tersebut. Menurutnya, dalam skala pemilu tahun depan yang sangat besar dan demokratis akan sangat sulit untuk melakukan intervensi karena banyak elemen masyarakat dan aparat yang mengawasi dengan sangat ketat.
Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara saat ini telah mencapai 38 persen. Presiden Joko Widodo meninjau sekaligus memasang bilah pertama Garuda di bangunan yang akan menjadi ikon bangunan Kantor Presiden RI. (Twitter/jokowi)
“Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita gampang diintervensi, diintervensi dari mana? Di setiap TPS (tempat pemungutan suara -red) itu ada saksi partai-partai. Belum juga aparat yang ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat, media dan lain-lain. Jadi, jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sulit,” ungkap Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu, di Jakarta, Rabu (8/11).
Ia pun meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk bisa mengawasi dengan ketat kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilu 2024, dengan memanfaatkan teknologi serta saran dan kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk dilakukan demi menjaga suhu politik di Tanah Air agar tetap kondusif, aman dan damai.
“Ini sebuah pesta demokrasi besar, (jumlah) TPS-nya saja 840 ribu sehingga tantangannya juga besar. Bagaimana agar tata kelola pemilu ini akuntabel, berintegritas. Mekanisme distribusi dan mekanisme pengamanan bukan hal yang mudah. Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran kebencian,” tuturnya.
Ia juga menyatakan bahwa ajakan makan siang bersama para calon presiden pekan lalu dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dalam berdemokrasi haruslah bersaing dengan tetap mengedepankan perdamaian.
Your browser doesn’t support HTML5
Jokowi Tegaskan Tidak Boleh Ada Intervensi dalam Pemilu 2024
“Ini yang perlu kita jaga bersama-sama, kita harus ingat bahwa kerukunan, persatuan bangsa tidak boleh dikorbankan. Kondusivitas bangsa harus tetap kita jaga, stabilitas keamanan harus kita jaga bersama-sama. Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas, masyarakat juga semakin bijak dalam memilih, masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap, karena pemilu adalah pestanya rakyat. Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat dalam berpesta itu bersuka cita buka kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan suka cita,” tuturnya.
Sorotan publik kepada Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini cukup tajam setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi lampu hijau bagi anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dan kini berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Presiden Jokowi ajak ketiga capres makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10). (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
Pengamat Politik Ujang Komarudin menekankan publik tidak bisa mereka-reka terkait adanya potensi kecurangan di dalam kontestasi Pemilu 2024. Menurutnya, segala elemen masyarakat harus turut mengawasi proses demokrasi ini agar tidak ada celah sekecil apapun untuk adanya kecurangan dan intervensi.
“Kita kawal semua, jangan menduga-duga. Presiden harus netral, Presiden harus di tengah-tengah, itu penting. Sebagai pribadi dan warga negara ya pasti mendukung Prabowo-Gibran. Tapi sebagai Presiden dan kepala pemerintahan, Jokowi harus di tengah. Kita tidak boleh menduga-duga soal (potensi) kecurangan tinggi atau tidak. Kita awasi bersama, seluruh akademisi, media, mengawasi. Kita bisa pantau bersama karena sekarang banyak media sosial. Kalau ada kecurangan kita kawal,” ungkap Ujang.
Sementara itu pengamat politik Arifki Chaniago menilai akan sangat sulit untuk berbuat curang dalam pilpres mendatang. Ia mencontohkan pada Pilpres 2004 silam, calon presiden petahana Megawati Soekarnoputri dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini, katanya membuktikan bahwa penguasa belum tentu akan menang.
Ia mengatakan, dengan adanya tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden akan semakin banyak elemen masyarakat yang mengawasi dengan sangat ketat sehingga berbagai kecurangan pun akan mudah untuk ditemukan.
“Artinya ruang-ruangnya akan terbuka dengan mudah kalau ada kecurangan. Apakah memanfaatkan semua elemen yang dimiliki, tetapi hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa hari ini untuk curang akan gampang viral. Artinya kalau ada ruang kecurangan orang dengan gampang untuk menggerakkan di media sosial dan ini akan blunder bagi Pak Jokowi jika memang ada ruang kecurangan dimainkan,” ujar Arifki. [gi/ab]