Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN) untuk mempercepat pembangunannya.
"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (6/12). (Biro Setpres)
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memerintahkan agar seluruh proyek strategis nasional atau PSN yang tersisa harus rampung secara fisik sebelum 2024.
Airlangga mengatakan bahwa Presiden juga menekankan bahwa seluruh proyek strategis nasional harus bisa bermanfaat nyata bagi masyarakat, misalnya dalam penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Jokowi juga berharap PSN tersebut bisa memberikan efek positif bagi perekonomian nasional.
Presiden Jokowi melakukan prosesi penyatuan air dan tanah di Titik Nol, IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin (14/3) yang berasal dari 34 Provinsi di Indonesia yang di bawa oleh masing-masing Gubernur (biro Setpres)
"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian," jelasnya.
Airlangga juga melaporkan sepanjang 2019-2021 sebanyak 66 PSN dengan nilai Rp414,3 triliun telah rampung. Dari Januari hingga Agustus 2022, setidaknya sembilan PSN dengan nilai Rp140,1 triliun juga telah selesai.
"Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp101,2 triliun," tambahnya.
Para pekerja di proyek konstruksi jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, 29 Agustus 2019. (Foto: Reuters)
Ia juga memaparkan beberapa PSN yang masih belum selesai, di antaranya adalah Bendungan Gerak Karangnongko; Tol Tuban-Lamongan; Tol Trans Sumatera; Tol Semarang-Demak; pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro; proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat; proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi; dan proyek lapangan gas Ubadari.
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menilai ada tiga hal penting yang bisa dilihat ketika pembangunan IKN Nusantara dimasukkan menjadi PSN oleh pemerintah.
Pertama, udah bisa dipastikan pemerintah akan menyisihkan anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk mega proyek tersebut. Kedua, semua aturan dan perizinan yang berkaitan dengan pembangunan IKN ini akan menjadi prioritas dan dipermudah. Ketiga, proyek tersebut harus mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional.
BACA JUGA: CSIS Pertanyakan Keputusan Pemerintah Bangun Proyek IKN di Saat Ketidakpastian GlobalMeski begitu, Nirwono menekankan dengan waktu yang kurang dari dua tahun menjelang 2024, seharusnya pemerintah realistis dan jangan terlalu ambisius untuk bisa membangun banyak hal di dalam IKN Nusantara ini. Hal ini terlihat dari rencana yang ingin memindahkan 60 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru.
“Yang saya maksud dengan relatistis itu dibalik, tahun 2024 kita bisa membangun apa, dananya berapa, terus kemampuan kita seperti apa? Misal, sejak awal saya sudah tidak percaya kalau ada 60 ribu ASN akan dipindahkan, di mana berarti minimal harus membuat 60 ribu unit rumah susun,” ungkapnya kepada VOA.
Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) diperkirakan hanya mampu memindahkan kurang lebih 6.000 ASN dalam dua tahun, menurut Nirwono. Karena itu, Nirwono memperkirakan dalam waktu yang tersisa sebelum 2024 ini, pemerintah hanya mampu membangun sebuah kota kecil yang diibaratkan sebagai ‘etalase.’
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi ibu kota negara baru di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa, 17 Desember 2019. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Menurutnya, hal tersebut akan lebih mudah dan realistis dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan berambisi membangun gedung-gedung pencakar langit, Istana Kepresidenan, dan transportasi publik yang beragam.
“Dalam waktu dua tahun saya pesimis. Tapi kalau kota kecil, yang cukup hanya berjalan kaki atau bersepeda, berarti kotanya kecil, seperti SCBD-Sudirman misalnya. Itu lebih realistis dalam waktu dua tahun karena semua PSN tadi diwajibkan Juli 2024 itu harus sudah selesai,” jelasnya.
Nirwono juga memperkirakan sampai 2024, anggaran pembangunan tahap pertama IKN Nusantara masih akan bersumber dari APBN. Ia tidak yakin, investor akan menanamkan modalnya dalam proyek IKN tersebut sebelum 2024.
BACA JUGA: Pemerintah Tawarkan Proyek IKN Nusantara ke Investor Mulai Agustus“Saya sudah beberapa kali bertemu dengan teman-teman di REI, secara teknis mereka mendukung dalam arti tidak ada keberatan, tetapi mereka masih dalam tahap LOI atau Letter of Interest. Artinya tertarik ya naksir, tapi kalau mau jadian tunggu dulu, apalagi sampai akad nikah, itu nanti. karena mereka sendiri dalam tanda petik belum yakin pasca 2024,” jelasnya.
Nirwono menambahkan sebaiknya pemerintah memulai dengan membangun kota kecil, yang penting terwujud. Hal itu untuk meyakinkan investor yang baru meneken LOI bahwa pemerintah serius dan mampu membangun IKN.
Menhan Prabowo Subianto mendukung pemindahan IKN ke tempat baru. (Biro Setpres)
“Nah itu saya rasa akan terjadi pasca tahun 2024, investor akan datang berbondong-bondong. Tapi kalau sekarang, saya jamin tidak akan berani,” tuturnya.
Hal ini, ujar Nirwono karena investor masih menunggu kejelasan hukum terkait pembangunan IKN Nusantara pasca 2024. Pasalnya, UU IKN yang sudah diterbitkan masih dimungkinkan untuk direvisi.
“Pertama pasca 2024 kejelasan hukumnya seperti apa, dan itu tidak bisa dijawab oleh Badan Otorita IKN, bahkan tidak bisa dijawab juga oleh pemerintah sekarang. Apa jaminannya? Meskipun memang ada UU-nya, karena UU bisa direvisi kapan saja,” pungkasnya. [gi/ft]