Wakil pemimpin junta Myanmar tiba di China pada Sabtu (6/7) untuk melakukan sebuah kunjungan resmi, demikian disampaikan oleh tim informasi junta. Kunjungan itu dilakukan di tengah terjadinya bentrokan antara pasukan militer dan pasukan etnis minoritas di bagian utara negara tersebut, meskipun terdapat gencatan senjata yang dimediasi oleh Beijing.
Wakil Jenderal Senior Soe Win tiba di Qingdao di Provinsi Shandong untuk menghadiri "Forum Pembangunan Hijau" yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Shanghai, kata kantor informasi junta dalam sebuah pernyataan.
Hubungan antara junta militer Myanmar dan Beijing, yang merupakan sekutu utama dan pemasok senjata, mengalami keretakan tahun lalu karena pemerintah militer gagal menangani situs penipuan online di perbatasan Myanmar.
Kompleks tersebut dioperasikan oleh warga China dan orang dari negara lain yang sering kali dipaksa bekerja untuk menipu rekan mereka sendiri dalam sebuah industri yang nilainya menurut para analis mencapai miliaran dolar.
BACA JUGA: Kelompok Etnis Bersenjata Myanmar Tangkap Ratusan Personel JuntaPimpinan Junta Min Aung Hlaing belum mengunjungi China sejak kudeta 2021 yang membuat kekacauan di negara tersebut.
Kunjungan Soe Win terjadi setelah lebih dari seminggu pertempuran di negara bagian Shan utara antara militer dan kelompok bersenjata etnis minoritas yang menghancurkan gencatan senjata yang ditengahi oleh China pada Januari.
Pada Sabtu (6/7), Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA) mengatakan kepada AFP bahwa para pejuangnya "mengepung" kota Lashio, rumah bagi komando militer regional.
Lashio terletak di jalan raya utama yang membentang dari kota terbesar kedua di Myanmar, Mandalay, hingga Provinsi Yunnan di China.
Myanmar adalah bagian penting dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan China, proyek utama senilai $1 triliun yang diprakarsai oleh Presiden Xi Jinping. Inisiatif ini meliputi proyek-proyek maritim, kereta api, dan jalan raya di Asia, Afrika, dan Eropa.
Namun, kemajuan di Myanmar terhambat oleh konflik sejak militer merebut kekuasaan pada 2021, yang memicu perlawanan bersenjata luas terhadap pemerintahannya. [ah/ft]