Junta Myanmar memamerkan kekuatan militernya dengan melakukan parade di Ibu Kota Naypyitaw pada Sabtu (12/2).
Merayakan Hari Persatuan Myanmar, yang menandai kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1947, pemerintah juga mengumumkan bahwa 814 tahanan akan diampuni. Pengampunan sering diberikan pada hari libur besar.
Tidak segera jelas apakah Sean Turnell dari Australia, seorang penasihat ekonomi untuk menggulingkan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan yang telah ditahan selama lebih dari setahun, termasuk di antara mereka yang diampuni.
Hari itu dimulai dengan pemadaman internet seluler mulai pukul 04.00 waktu setempat, dengan parade unit tentara dan pegawai negeri sipil berlangsung di pagi hari. Turut ambil bagian adalah delegasi dari negara bagian Karen, Chin, dan Kayah Myanmar, di mana konflik bersenjata etnis dan anti-militer berkecamuk.
BACA JUGA: Krisis Myanmar akan Dibahas pada Pertemuan Para Menlu ASEAN di KambojaPemimpin junta Min Aung Hlaing mengecam perlawanan terhadap rezim baru.
"Kekerasan di Myanmar menyebabkan kekacauan dan orang-orang menderita," katanya pada upacara yang disiarkan televisi.
Junta menghabiskan setidaknya $5 juta untuk upacara tersebut, Reuters mengutip media lokal melaporkan.
Salah satu kelompok utama di balik protes, Komite Pemogokan Umum Kebangsaan, mengatakan di Facebook bahwa tahanan politik yang ditahan di penjara Insein di Yangon telah memulai mogok makan pada Sabtu (12/2). Tidak jelas berapa banyak tahanan yang memulai mogok makan.
Satu dekade reformasi demokrasi dan kemajuan ekonomi di Myanmar berakhir dengan kudeta 1 Februari 2021.
Min Aung Hlaing mengulangi pernyataan junta bahwa ia mengambil alih kekuasaan karena percaya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai Aung Suu Kyi memenangkan pemilihan 2020 secara curang. NLD mengatakan kemenangannya terjadi secara demokratis.
Junta telah menangkap ribuan orang termasuk Suu Kyi. Tokoh penerima Nobel Perdamaian itu saat ini masih dalam tahanan di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Ia menghadapi tuntutan hukum yang dapat menyebabkan hukuman tambahan hingga 150 tahun penjara atau lebih.
Pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 1.547 orang yang menentang pengambilalihan itu, menurut penghitungan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). [ah]