Junta militer Niger hari Minggu (10/9) menuding Prancis telah mengerahkan pasukan di beberapa negara Afrika Barat sebagai bagian dari persiapan kemungkinan intervensi militer bersama dengan blok ECOWAS ke Niger.
Dalam komunike yang dibacakan di televisi pemerintah Sabtu malam (9/9), junta militer Niger mengulangi seruannya agar pasukan Prancis meninggalkan wilayahnya, yang telah menjadi sumber utama ketegangan antar kedua negara yang pernah menjadi sekutu pasca penggulingan Presiden Mohamed Bazoum pada 26 Juli lalu.
Pernyataan itu mengimbau “opini nasional dan internasional untuk menyaksikan konsekuensi sikap agresif, curang dan menghina yang dilakukan Prancis.”
Hubungan antara Niger dan bekas penjajahnya, Prancis, memburuk sejak Prancis menyatakan junta militer sebagai pemimpin yang tidak sah.
BACA JUGA: Blok Afrika Barat Tolak Rencana Transisi Tiga Tahun Junta Militer NigerDi tengah gelombang sentimen anti-Prancis, para pemimpin kudeta di Niger juga mengikuti strategi junta di negara tetangga – yaitu Mali dan Burkina Faso – dalam upaya mengakhiri hubungan militer jangka panjang dengan Prancis dalam perjuangan melawan pemberontakan kelompok-kelompok Islam di seluruh wilayah itu.
Ketika ditanya tentang komentar terbaru junta militer, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, “Kami tidak mengakui legitimasi apapun terkait pernyataan para pelaku kudeta itu.”
Mengenai sekitar 1.500 tentara Prancis yang ditempatkan di Niger, Macron mengatakan keputusan apapun mengenai penempatan mereka hanya akan dibuat melalui koordinasi dengan Bazoum. “Jika kami memindahkan pasukan, saya akan melakukannya hanya atas permintaan Presiden Bazoum,” tegas Macron dalam konferensi pers saat penutupan KTT G20 di New Delhi hari Minggu.
Macron tidak secara langsung menjawab tuduhan bahwa Prancis telah mengerahkan pasukan di tempat-tempat lain di Afrika Barat sebagai bagian dari proposal untuk menggunakan kekerasan, sebagai jalan terakhir memulihkan demokrasi di Niger.
Blok ECOWAS telah menjatuhkan sanksi terhadap Niger dan mengaktifkan kekuatan siaga untuk kemungkinan intervensi militer, meskipun pembicaraan untuk menemukan solusi diplomatik sedang berlangsung.
Presiden Nigeria Bola Tinubu, yang menjabat sebagai Ketua ECOWAS, mengatakan transisi kembali ke pemerintaham sipil di Niger selama sembilan bulan dapat memuaskan kekuatan regional. Namun junta militer sebelumnya mengusulkan jangka waktu tiga tahun. [em/jm]