Kampanye Pemilihan Presiden di Solo Masih Libatkan Anak

  • Yudha Satriawan

Kampanye pemilihan presiden di Solo masih libatkan anak. (VOA/Yudha)

Kampanye pemilu presiden yang melibatkan anak-anak masih marak di Solo, padahal selama ini Solo sedang berusaha menjadi kota layak anak.
Kampanye kedua kandidat capres pemilu presiden, pasangan Prabowo-Hatta maupun pasangan Jokowi Jusuf Kalla, di Solo masih marak melibatkan anak-anak. Berbagai lokasi kampanye kedua capres tersebut masih peserta kampanye tampak mengajak anak-anak. Ketua panitia pengawas pemilu Solo, Sri Sumanta menegaskan keterlibatan anak-anak di kampanye pemilu melanggar aturan perundangan-undangan. Sri Sumanta menyebutkan aturan tersebut tertulis dalam UU Perlindungan Anak hingga aturan KPU tentang kampanye pilpres.

Maraknya keterlibatan anak-anak dalam kampanye Pilpres ini juga mendapat sorotan tajam aktifis pemerhati anak yang berhadapan dengan hukum dari Yayasan KAPAS Solo, Dian Sasmita, saat ditemui Minggu siang (22/6). Menurut Dian, pemerintah daerah dan pelaksana pemilu KPU maupun Panwas di Solo harus tegas menindak pelanggaran kampanye yang melibatkan anak-anak.
Dari pantauan di berbaga lokasi kampanye capres Prabowo-Hatta maupun capres Jokowi-Jusuf Kalla, masih terlihat peserta aksi menggendong atau menggandeng anak-anak. Mereka diajak berjejal dan berdesakan di lokasi kampanye. Tak jarang suara tangis anak-anak ikut terdengar di lokasi kampanye ini. Bahkan ada anak-anak yang berboncengan mengendarai sepeda motor berkonvoi kampanye keliling kota. Mereka memakai atribut partai politik ataupun gambar capres.
Tak hanya itu, Walikota Solo, Hadi Rudyatmo tampak berfoto bersama peserta kampanye di antaranya masih berusia anak-anak.
Sebagaimana diketahui, selama ini Solo terus berbenah menuju kota layak anak. Bahkan pemerintah menetapkan kota ini menjadi percontohan untuk pengembangan menuju kota layak anak sejak tahun 2006. Solo juga pernah menjadi tuan rumah konferensi internasional kota layak anak se ASIA-PASIFIK tahun 2011 lalu dan diikuti delegasi sekitar 70 negara. Sementara itu, pemerintah menargetkan tahun 2014 ini, 100 wilayah di Indonesia, baik kota maupun kabupaten, menjadi daerah layak anak.