Masa depan program penangguhan tindakan bagi imigran tidak berdokumen yang dibawa ke Amerika oleh orang tua mereka sewaktu masih kanak-kanak, yang dikenal sebagai Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) masih belum jelas dengan sidang pengadilan lainnya yang ditetapkan pada hari Kamis (10/10) ini.
Hakim dari Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-5 akan mendengarkan argumen tentang kasus tersebut, yang dimulai pada tahun 2018 oleh Texas dan sejumlah negara bagian lain yang dipimpin Partai Republik, yang berupaya untuk mengakhiri DACA. Program ini menawarkan perlindungan sementara dari deportasi dan pemberian izin kerja bagi imigran tidak berdokumen yang dibawa ke AS saat masih anak-anak yang sering disebut sebagai Dreamers.
Kasus ini berpusat pada apakah DACA melampaui kewenangan presiden, kata pendukung imigrasi dari koalisi Home is Here (“Tempat Tinggal Di Sini”) dalam percakapan baru-baru ini dengan para wartawan.
“Tanggapan kami terhadap hal itu adalah bahwa kewenangan presiden di bidang imigrasi, dan khususnya kewenangan yang dijalankan oleh cabang eksekutif, sangat luas dan tentu saja mencakup jenis program DACA, yang sekarang menjadi peraturan,” kata Nina Perales, wakil presiden litigasi di Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), dalam pembicaraan telepon dengan VOA.
Isu utama dalam kasus ini adalah apakah Texas dan negara bagian-negara bagian lain memiliki kedudukan hukum untuk menuntut.
Texas dan sejumlah negara bagian lain yang dipimpin Partai Republik berpendapat bahwa DACA telah merugikan negara bagian mereka secara finansial karena mereka harus menghabiskan sumber daya untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya bagi imigran tidak berdokumen, yang diizinkan untuk tetap berada di AS secara ilegal.
Namun Perales, yang merupakan salah seorang pengacara yang mengajukan kasus tersebut pada bulan Oktober, menanggapi bahwa “Texas tidak dapat menunjukkan adanya kerugian sebagai akibat dari DACA” karena penerima para imigran yang termasuk DACA ikut berkontribusi pada komunitas dan negara bagian mereka dengan membayar pajak dan lainnya.
Keputusan akhir bisa memakan waktu cukup lama, kata Perales, yang mencatat bahwa Pengadilan Banding ke-5 bisa memakan waktu berbulan-bulan “atau bahkan hingga 18 bulan untuk mengeluarkan keputusan.”
Kasus tuntutan pembatalan DACA diperkirakan dapat berakhir dengan beberapa cara: Pengadilan Banding ke-5 dapat membatalkan kasus tersebut, mengembalikannya ke pengadilan yang lebih rendah atau membuat keputusan yang menentang DACA, yang kemudian dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung AS.
“Salah satu skenario yang mungkin adalah Pengadilan Banding ke-5 memutuskan bahwa Hakim Distrik [Andrew Hanen) tidak mengevaluasi bukti-bukti dengan benar dan mengembalikan kasus tersebut kepadanya,” katanya.
Jika itu terjadi, kata Perales, penerima DACA mungkin mendapat manfaat dari status hukum kasus saat ini, yang memungkinkan penerima untuk terus memperbarui manfaat DACA mereka sambil menunggu putusan akhir pengadilan. Pemerintahan Biden terus menerima aplikasi baru tetapi tidak memprosesnya. [lt/ab]