Kekuasaanya Dibekukan, Perdana Menteri Somalia Kecam Presiden

Perdana Menteri Somalia Mohamed Hussein Roble pada Senin (27/12) mengecam balik Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed yang telah membekukan posisinya.

Kantor presiden mengatakan Roble diskors atas dugaan ikut campur tangan dalam penyelidikan kasus perampasan lahan. Langkah Presiden Mohamed, yang juga dikenal sebagai Farmajo ini, meningkatkan kebuntuan yang terjadi sejak lama antara kedua politisi tersebut.

Roble menolak penangguhan jabatannya dan sebaliknya menuding Mohamed – yang digambarkannya sebagai mantan presiden – melakukan “upaya yang disengaja untuk menggulingkan pemerintah, konstitusi dan hukum negara itu.”

Tekanan terhadap presiden untuk segera melangsungkan pemilu semakin intensif sejak pemilu yang dijadwalkan pada 8 Februari lalu gagal terlaksana karena ketidakberhasilan mencapai perjanjian tentang bagaimana pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung.

Pembicaraan diantara pemerintah federal dan pemimpin-pemimpin kawasan yang dimulai Maret lalu mengalami kebuntuan pada awal April.

Atas permintaan presiden, majelis rendah parlemen kemudian mengadopsi undang-undang khusus yang memperpanjang masa jabatan para pemegang jabatan saat ini selama dua tahun dan mengabaikan perjanjian pada September 2020 tentang pemilu tidak langsung, yaitu pemilu dengan model satu orang satu suara.

Keputusan itu memicu penentangan luas, mendorong mobilisasi milisi, mengungkap perpecahan di dalam tubuh angkatan bersenjata Somalia dan akhirnya memicu aksi kekerasan pada 25 April lalu.

Pasca bentrokan itu Mohamed meminta majelis rendah parlemen untuk mengubah langkahnya, dengan mencakup perluasan mandat selama dua tahun. Ia juga meminta para anggota parlemen untuk memberlakukan perjanjian pada September 2020 dan meminta Roble untuk memimpin persiapan pemilu dan langkah-langkah keamanan terkait hal itu.

Semua langkah itu memunculkan perjanjian 27 Mei yang mengatur penyelenggaraan pemilu tidak langsung tahun ini. Tetapi proses itu tertunda lebih jauh setelah presiden membekukan kekuasaan perdana menteri untuk merekrut dan memecat pejabat-pejabat pada pertengahan September lalu. [em/jm]